Pembentukan Badan Otorita Giant Sea Wall dalam proses. Proyek raksasa ini dikritik Kiara tapi ditegaskan Prabowo tak bisa ditunda lagi.
Generasi.co, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang akan membentang di pesisir utara Pulau Jawa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan proses koordinasi masih berlangsung antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang akan terlibat dalam megaproyek tersebut.
“Secepatnya, kalau bisa kita berharap tahun ini sudah bisa,” ujar Prasetyo saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Senin (23/6/2025).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, pembahasan proyek melibatkan pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ia menekankan aspek kelembagaan bukan hal utama saat ini, melainkan urgensi pelaksanaan proyek akibat kondisi geografis dan perubahan lingkungan yang terjadi setiap tahun.
“Beberapa kali di dalam forum-forum ilmiah, forum-forum akademis juga setiap tahun terjadi subsidence, turun permukaan tanah kita,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa proyek ini tak bisa lagi ditunda. Meski telah tercantum dalam rencana Bappenas sejak 1995, realisasinya tak kunjung terjadi. Ia menyebut bahwa tanggul sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik membutuhkan dana sekitar US$80 miliar, dan pemerintah akan memulainya dari koridor Jakarta hingga Semarang.
“Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak tunggu. Kita pakai kekuatan sendiri,” kata Prabowo dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Kamis (12/6).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, juga memastikan proyek ini akan terealisasi di masa pemerintahan Presiden Prabowo meski ada keterbatasan anggaran.
“Insya Allah itu akan terlaksana. Namun, mohon bersabar karena anggaran kami sangat terbatas dan ada prioritas lain. Tapi bukan berarti kami diam, kami akan tetap berjuang bersama menyelesaikan permasalahan rob ini,” ujar Dody di Jakarta, Senin (16/6), seperti dikutip dari Antara.
Namun, rencana percepatan proyek tanggul laut raksasa ini memicu kritik dari sejumlah pihak. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai proyek tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan.
“Tanggul laut tidak menyentuh akar persoalan konversi lahan yang masif,” ujar Sekjen Kiara, Susan Herawati, Jumat (13/6).
Susan menyatakan pendekatan infrastruktur skala besar seperti Giant Sea Wall hanyalah solusi semu. Ia menegaskan langkah yang lebih efektif adalah penataan ulang ruang serta penghentian alih fungsi lahan, terutama dengan maraknya kawasan industri di wilayah Pantura, khususnya Jawa Tengah.
“Tidak boleh ada lagi pembukaan lahan. Kota-kota ini tidak bisa menanggung dosa ekologis akibat investasi,” pungkasnya.
(BAS/Red)
