Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan menegaskan pentingnya pertahanan negara sebagai pilar utama keberlangsungan bangsa.
Generasi.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pertahanan merupakan aspek vital bagi keberlangsungan suatu negara dan menjadi bagian dari tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Prabowo menjelaskan pembentukan DPN telah lama diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya dalam Pasal 15.
Namun, realisasi organisasi ini baru dapat terwujud pada tahun 2024, setelah ia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024.
“Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Harian, Dewan Pertahanan Nasional diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 15, tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.”
“Namun, baru sekarang, setelah 22 tahun sejak undang-undang disahkan, kita memiliki Dewan Pertahanan Nasional yang sesuai dengan perintah undang-undang,” ujar Prabowo dalam sidang perdana DPN, Jumat (7/2/2025).
Pertahanan sebagai Pilar Utama Keberlangsungan Negara
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pertahanan adalah pilar utama bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.
Ia menyoroti bahwa UUD 1945 secara jelas menempatkan perlindungan bangsa dan negara sebagai tujuan nasional yang utama.
“Saudara sekalian, dalam hal ini saya ingin kembali menekankan bahwa pertahanan adalah aspek yang paling vital bagi suatu negara.”
“Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan, yang berarti asas pertahanan,” tegasnya.
Prabowo juga mengungkap dalam kajian tentang bernegara dan geopolitik, ada beberapa aliran yang mendominasi, mulai dari aliran ideologi, aliran kemakmuran, hingga aliran realisme.
Namun, ia menilai saat ini yang paling menonjol dan relevan adalah aliran realisme, yang menitikberatkan pada upaya survival bangsa dalam menghadapi tantangan global.
“Jika kita melihat dalam bernegara, ada berbagai aliran yang menjadi dasar, seperti ideologi dan kemakmuran. Namun, yang kini paling mencuat adalah aliran realisme.”
“Aliran ini berpegang pada prinsip keberadaan suatu negara bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup bangsanya,” jelasnya.
Dewan Pertahanan Nasional sebagai Garda Terdepan Keamanan Negara
Dengan terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional, Prabowo berharap lembaga ini dapat menjadi garda terdepan dalam merancang strategi pertahanan negara, baik dari segi militer, ekonomi, maupun diplomasi internasional.
DPN akan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan strategis yang mendukung kedaulatan dan keamanan nasional.
Beberapa tugas utama DPN yang akan menjadi fokus ke depan meliputi:
- Menganalisis ancaman nasional dan menyusun kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap dinamika global.
- Memastikan kesiapan pertahanan negara dalam menghadapi potensi ancaman eksternal dan internal.
- Meningkatkan sinergi antara TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung sistem pertahanan nasional.
- Memperkuat alutsista dan sistem pertahanan Indonesia untuk menghadapi tantangan di era modern.
- Membangun kerja sama pertahanan internasional guna memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Prabowo juga menegaskan kehadiran DPN tidak hanya sebatas formalitas, tetapi harus benar-benar menjadi lembaga yang bekerja secara nyata untuk memastikan Indonesia memiliki sistem pertahanan yang kuat dan berkelanjutan.
Peran Strategis DPN dalam Menjaga Kedaulatan Negara
Sebagai negara kepulauan dengan posisi geopolitik strategis, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kedaulatan dan melindungi seluruh rakyatnya.
Oleh karena itu, Prabowo menilai DPN harus bekerja dengan prinsip kehati-hatian dan strategi yang matang agar Indonesia tetap aman dan berdaulat.
“Kita hidup di dunia yang terus berubah, di mana tantangan keamanan tidak hanya berasal dari ancaman militer, tetapi juga dari aspek ekonomi, sosial, dan teknologi. Oleh karena itu, kita harus selalu siap dalam segala situasi,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun ke depan, Prabowo menargetkan peningkatan anggaran pertahanan, modernisasi alutsista, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri agar Indonesia mampu mencapai kemandirian pertahanan dan tidak bergantung pada negara lain.
“Kita harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pertahanan. Kita harus memiliki sistem pertahanan yang kuat agar bangsa ini bisa terus maju dan sejahtera,” tutupnya.
(BAS/Red)
