Generasi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan diperberat. Prabowo bahkan membuka kemungkinan tindakan tersebut dikategorikan sebagai “terorisme ekologi”.
Arahan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid terkait penanganan sejumlah bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kondisi yang diperkirakan masih rawan dalam satu setengah bulan ke depan.
Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara bersama Menteri Hukum mendalami ketentuan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dia juga membuka kemungkinan perubahan undang-undang dengan melibatkan DPR.
“Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan dampak karhutla tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga dapat mengganggu negara-negara tetangga. Karena itu, dia menegaskan pemerintah telah melakukan mitigasi terhadap persoalan tersebut.
“Kita sudah bekerja maksimal untuk mitigasi masalah-masalah ini,” kata Prabowo.
Selain memperberat sanksi dalam undang-undang nasional, Prabowo meminta aturan di daerah yang masih memberikan ruang terhadap pembakaran lahan dicabut.
“Segera Perda-nya dicabut. Menteri Dalam Negeri dipastikan dan kalau perlu saya katakan kita perberat Undang-Undang Nasional,” tegasnya.
Prabowo juga menolak alasan pembakaran lahan untuk membuka lahan, termasuk dengan alasan kearifan lokal. Dia mengatakan pemerintah akan membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan.
“Saya sudah katakan jangan ada alasan rakyat kearifan lokal dan sebagainya, itu saya kira alasan. Saya sudah katakan kalau rakyat butuh kita akan bantu buka lahan. Tapi ini harusnya benar-benar tidak boleh berlanjut. Tidak boleh ada lagi kebakaran hutan untuk buka lahan atau alasan apapun,” ujar Prabowo.
Rapat tersebut dipimpin Prabowo dari Istana Merdeka dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sejumlah jajaran pemerintah lainnya mengikuti rapat melalui konferensi video.
