Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus 2028.
Generasi.co, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, direncanakan akan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2028.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam keterangannya kepada media pada Jumat (6/12/2024).
“Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” ujar Dody.
Pemerintah kini memprioritaskan pembangunan infrastruktur inti di IKN, yang meliputi kebutuhan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Fokus ini bertujuan agar IKN dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
Tantangan Keterbatasan Anggaran dalam Pembangunan IKN
Meski memiliki target ambisius, Dody mengakui, pembangunan IKN menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan anggaran.
Hal ini memaksa pemerintah mencari tambahan dana melalui berbagai skema, termasuk membuka peluang investasi pihak ketiga.
“On track 100 persen (target pembangunan) ya pasti enggak lah, duitnya kan terbatas. Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana (untuk menyelesaikan pembangunan IKN). Kalau ada yang mau bangun (investasi), ya kita dengan senang hati,” katanya.
Dody menjelaskan bahwa pemerintah telah membuka berbagai skema investasi untuk menarik minat sektor swasta, baik dari dalam negeri maupun internasional, guna mempercepat penyelesaian pembangunan.
Pergeseran Prioritas ke Swasembada Pangan
Selain tantangan anggaran, Dody juga mengungkapkan adanya pergeseran prioritas kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah saat ini lebih memfokuskan sumber daya dan anggaran pada upaya mencapai swasembada pangan, yang dianggap sebagai kebutuhan mendesak bagi stabilitas ekonomi nasional.
“Saat ini, pemerintah lebih mengejar target swasembada pangan. Ini menjadi prioritas utama yang harus dicapai, meski dampaknya, ada beberapa proyek yang mungkin harus molor,” jelas Dody.
Pembangunan IKN Nusantara Tidak Berjalan Lambat
Meski menghadapi berbagai tantangan, Dody menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara tidak berjalan lambat.
Ia menyebut proyek ini tetap berada di jalur yang tepat meski ada beberapa penyesuaian jadwal.
“Kalau dibilang lambat, saya rasa tidak. Kami tetap berusaha keras agar pembangunan infrastruktur inti dapat selesai tepat waktu, sehingga target operasional dapat tercapai,” ujarnya.
Beberapa infrastruktur prioritas, seperti jalan utama, akses transportasi, serta instalasi air dan listrik, dilaporkan sudah mulai dikerjakan secara intensif untuk memastikan kesiapan IKN menjadi pusat pemerintahan baru.
Strategi Pembiayaan Pembangunan IKN
Untuk menyelesaikan pembangunan IKN, pemerintah mengandalkan strategi pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak. Beberapa langkah yang sedang diupayakan adalah:
- Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU):
Pemerintah menawarkan proyek-proyek tertentu kepada sektor swasta untuk dikerjakan melalui skema investasi bersama. - Pendanaan Asing:
Menarik investasi dari negara-negara sahabat yang memiliki minat besar terhadap proyek infrastruktur di Indonesia. - Peningkatan Pendapatan Domestik:
Mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak dan non-pajak untuk mendukung pembiayaan proyek nasional.
IKN Nusantara: Simbol Kemajuan dan Persembahan untuk Indonesia
Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek besar yang dirancang untuk menjadi simbol kemajuan Indonesia.
IKN diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan ke luar Pulau Jawa, mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, sekaligus menciptakan pusat ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.
Meskipun menghadapi tantangan besar, pemerintah optimistis bahwa IKN akan menjadi bukti nyata transformasi Indonesia menuju negara maju.
Rencana Prabowo Subianto untuk mulai berkantor di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2028 menjadi langkah penting dalam merealisasikan visi pemerintahan baru di Kalimantan Timur.
Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan pergeseran prioritas ke swasembada pangan membuat jadwal penyelesaian pembangunan IKN secara keseluruhan berpotensi mundur.
Pemerintah kini berupaya keras mencari solusi kreatif untuk mengatasi kendala yang ada, termasuk melibatkan investasi pihak ketiga.
Dengan strategi yang terarah dan kerja sama lintas sektor, IKN Nusantara diharapkan tetap menjadi tonggak penting pembangunan Indonesia di masa depan.
(BAS/Red)