Presiden RI Prabowo Subianto instruksikan efisiensi APBN 2025 hingga Rp 306 triliun. Belanja pegawai, bansos, dan subsidi tetap aman, sementara perjalanan dinas dan seremonial dipangkas.
Generasi.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, dengan target penghematan mencapai Rp306 triliun.
Langkah Prabowo Subianto ini dilakukan untuk memastikan anggaran negara dialokasikan secara optimal guna mendukung program prioritas dan kesejahteraan masyarakat.
Meski dilakukan pemangkasan anggaran, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa belanja pegawai, bantuan sosial (bansos), dan subsidi Public Service Obligation (PSO) tidak akan terdampak efisiensi.
“Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, Public Service Obligation, belanja pegawai, serta bantuan sosial tidak termasuk dalam bagian yang terkena efisiensi anggaran,” ujar Hasan di Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
Program yang Dipangkas: Perjalanan Dinas hingga Seremonial
Hasan menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini difokuskan pada pemangkasan program yang kurang bermanfaat bagi masyarakat.
Beberapa pos anggaran yang akan dikurangi antara lain:
- Perjalanan dinas dalam dan luar negeri
- Kegiatan seremonial pemerintahan
- Program-program yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat
“Arahan Presiden sangat jelas, program yang tidak bisa diukur keuntungannya atau manfaatnya bagi publik akan ditiadakan.”
“Perjalanan dinas dikurangi, acara seremonial dikurangi, perjalanan luar negeri pejabat juga dipangkas,” kata Hasan.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sehingga dana yang ada bisa lebih banyak dialokasikan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Gaji ke-13 dan THR PNS Tetap Dibayarkan
Di tengah kebijakan penghematan ini, beredar kabar bahwa gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan dicairkan. Namun, Hasan dengan tegas membantah isu tersebut.
“Gaji ke-13 dan THR itu merupakan hak pegawai negeri dan akan tetap dibayarkan. Menteri Keuangan juga sudah menjelaskan hal ini secara resmi,” ungkapnya.
Ia juga mengimbau agar para PNS tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, terutama yang berkaitan dengan hak-hak mereka.
“Ada banyak berita hoaks yang sengaja disebarkan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan abdi negara.”
“Ini adalah bagian dari kampanye fear-mongering yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.”
“Jadi, para PNS harus tetap tenang dan hanya percaya pada informasi resmi dari pemerintah,” ujarnya Hasan.
Efisiensi APBN untuk Stabilitas Ekonomi Nasional
Efisiensi anggaran ini dilakukan bukan tanpa alasan.
Dengan pemangkasan sebesar Rp306 triliun, pemerintah ingin memastikan bahwa anggaran negara tetap stabil di tengah tantangan ekonomi global.
Sekaligus juga bisa digunakan untuk program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Beberapa sektor yang akan tetap menjadi prioritas dalam APBN 2025 antara lain:
- Bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin
- Subsidi energi dan pangan agar harga tetap stabil
- Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi
- Program kesehatan dan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup rakyat
Langkah efisiensi ini juga diharapkan dapat menjaga defisit APBN tetap terkendali serta memastikan keuangan negara tetap sehat dan berkelanjutan.
Kebijakan efisiensi yang diterapkan Prabowo ini diharapkan bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran negara agar lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.
Dengan pemangkasan belanja yang tidak esensial, pemerintah bisa lebih fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Hasan menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk menghemat anggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh negara benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
“Intinya, kita ingin APBN 2025 digunakan seefektif mungkin. Tidak ada lagi anggaran yang terbuang sia-sia untuk program-program yang tidak berdampak langsung bagi rakyat,” tutup Hasan.
(BAS/Red)