Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran Rp48,8 triliun dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2029. Anggaran ini difokuskan untuk membangun ekosistem pendukung yudikatif dan legislatif.
Generasi.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga tahun 2029.
Persetujuan ini diberikan dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
“Untuk menyelesaikan program pembangunan IKN pada periode 2025-2029, dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun.”
“Presiden sudah menyetujui alokasi anggaran tersebut untuk Otorita IKN,” katanya Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Prioritas Pembangunan 2025-2029
Basuki menjelaskan bahwa anggaran ini akan difokuskan untuk menyelesaikan ekosistem pendukung yudikatif dan legislatif di IKN Nusantara.
Langkah ini bertujuan agar IKN siap digunakan sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.
“Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun ekosistem pendukung yudikatif dan legislatif, serta infrastruktur pendukung lainnya,” tambah Basuki.
Selain itu, alokasi anggaran ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai proyek strategis di IKN, termasuk infrastruktur dasar dan fasilitas umum yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintahan.
Investasi APBN Sebelumnya
Sejak dimulainya proyek pembangunan IKN pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 89 triliun melalui APBN.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan tahap awal, meliputi:
- Pembangunan Jalan Tol: Menghubungkan kawasan strategis di IKN dengan wilayah sekitarnya.
- Hunian: Pembangunan 47 menara hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Sanitasi dan Embung: Penyediaan infrastruktur air bersih dan pengelolaan air untuk kebutuhan penduduk.
- Tempat Ibadah: Fasilitas keagamaan untuk menunjang kehidupan sosial masyarakat di IKN.
“Investasi tahap awal ini telah membangun fondasi penting bagi keberlanjutan proyek IKN. Anggaran tambahan yang disetujui Presiden akan mempercepat penyelesaian pembangunan,” ujar Basuki.
IKN Sebagai Pusat Pemerintahan Modern
Dengan anggaran yang telah disetujui, pemerintah optimistis bahwa IKN Nusantara dapat menjadi pusat pemerintahan modern yang berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas di IKN dirancang untuk menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan, efisien, dan mendukung aktivitas pemerintahan.
IKN juga diharapkan menjadi simbol kemajuan Indonesia, yang mencerminkan visi pembangunan nasional jangka panjang.
“IKN bukan hanya sebuah kota baru, tetapi juga representasi masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata Basuki.
Kesimpulan
Persetujuan anggaran Rp 48,8 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara.
Dengan fokus pada pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif, serta dukungan infrastruktur lainnya, IKN diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai pusat pemerintahan dan simbol kemajuan bangsa.
