Mensesneg Prasetyo Hadi sebut peluncuran KMP bukan sekadar seremonial, tapi awal penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis komunitas.
Generasi.co, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan peluncuran program Koperasi Merah Putih (KMP) yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 di Kabupaten Klaten, bukan sekadar acara simbolik. Ia menyebut KMP sebagai inisiatif strategis pemerintah dalam membangun ekonomi nasional dari desa.
“Termasuk menciptakan peluang kerja dan usaha sesuai karakteristik masing-masing desa,” kata Prasetyo dikutip Selasa (15/7/2025).
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap penguatan ekonomi akar rumput. Melalui KMP, pemerintah ingin menjadikan desa sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.
Ia menjelaskan KMP dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat desa dengan pendekatan komunitas. Setiap koperasi diharapkan mampu mengelola sumber daya lokal di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri kreatif, sekaligus menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok yang lebih efisien.
“Dari bahan pangan, pupuk, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya,” ujarnya.
Prasetyo juga menyoroti kemajuan program secara nasional. Hingga pertengahan Juli, menurut laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM, pengembangan KMP telah menjangkau hampir 80 ribu desa dari Sabang hingga Merauke. Ia mengakui tidak semua koperasi dimulai dari nol, karena sebagian memanfaatkan fasilitas yang sebelumnya kurang optimal.
“Tidak semuanya dimulai dari nol, kami juga merevitalisasi bangunan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan,” tambahnya.
Mengenai kesiapan acara peluncuran, Prasetyo menyebut seluruh aspek teknis dan logistik di lapangan sudah hampir rampung. Ia memastikan kehadiran Presiden akan menjadi simbol komitmen pemerintah untuk membawa layanan ekonomi ke tingkat desa.
Lebih jauh, Prasetyo menekankan bahwa keberhasilan KMP akan sangat tergantung pada sinergi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, BUMDes, serta masyarakat desa harus bahu membahu mewujudkan koperasi sebagai simpul utama ekonomi lokal.
“Memberikan kesempatan ekonomi yang lebih adil dan lebih dekat dengan masyarakat di level paling bawah,” tandasnya.
(BAS/Red)
