Istana Kepresidenan menegaskan dukungan terhadap Kejagung dalam mengusut kasus korupsi BBM Pertamina.
Generasi.co, Jakarta – Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara mengenai kasus korupsi ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan anak usaha PT Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan, pemerintah mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut tuntas skandal yang telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah ini.
“Pemerintah mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena ini juga merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi.”
“Korupsi di mana pun, di lembaga mana pun, di BUMN mana pun, baik di pusat maupun daerah, harus diberantas dan diperangi,” ujar Hasan Nasbi dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).
Pemerintah juga menegaskan, aksi bersih-bersih di tubuh Pertamina harus segera dilakukan, mengingat perusahaan ini merupakan aset ekonomi strategis bangsa.
Kasus Oplosan BBM
Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah mendukung upaya Pertamina, baik di tingkat holding maupun anak usaha, untuk memperbaiki tata kelola setelah skandal oplosan BBM ini mencuat.
- Kasus manipulasi BBM di Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping menjadi perhatian serius pemerintah.
- Perbaikan tata kelola dan transparansi perusahaan harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
- Pertamina diharapkan menjadi lebih prudent, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam tata kelolanya.
“Bagaimanapun, ini kan Pertamina aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi nasional, dan mungkin satu-satunya perusahaan kita yang masuk jajaran Fortune 500.”
“Aksi bersih-bersih ini harus dilakukan agar Pertamina bisa lebih baik lagi, lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab,” kata Hasan.
Prabowo: “Kita Bersihkan, Kita Tegakkan, Demi Kepentingan Rakyat”
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah berjanji bahwa kasus oplosan BBM dan korupsi di sektor tata kelola minyak akan menjadi atensi utama pemerintah.
- Prabowo memastikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik korupsi merugikan rakyat dan negara.
- Komitmen penegakan hukum ditegaskan sebagai bagian dari reformasi sektor energi nasional.
- Pemerintah akan terus mengawasi dan memastikan kebijakan energi berjalan sesuai kepentingan rakyat.
“Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat,” tegas Prabowo di Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
Pernyataan ini menunjukkan ketegasan Prabowo dalam memberantas mafia migas dan menegakkan tata kelola sektor energi yang lebih baik.
Akar Masalah Korupsi BBM di Pertamina
Kasus korupsi ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang di Pertamina melibatkan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak luas terhadap harga BBM, beban subsidi negara, serta kepercayaan publik terhadap BUMN energi ini.
Beberapa skema korupsi yang ditemukan dalam investigasi Kejagung antara lain:
- Oplosan BBM – Pertalite (RON 90) dibeli dengan harga Pertamax (RON 92), lalu di-blending di depo untuk menurunkan kualitas tetapi tetap dijual dengan harga lebih tinggi.
- Manipulasi kontrak pengadaan minyak – Harga impor minyak mentah dan pengiriman (shipping) digelembungkan untuk menguntungkan pihak tertentu.
- Mark-up subsidi BBM – Penggelembungan harga dasar BBM yang menjadi acuan dalam penentuan harga jual dan subsidi dari APBN.
Skandal ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dan stabilitas harga energi nasional.
Langkah Pemerintah untuk Reformasi Tata Kelola Migas
Sebagai respons atas skandal ini, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola migas dan memastikan kasus serupa tidak terulang.
- Penegakan hukum tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam skandal ini.
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pertamina dan sektor migas secara umum.
- Penguatan sistem pengawasan internal di BUMN energi untuk mencegah praktik korupsi.
- Audit menyeluruh terhadap tata kelola minyak, termasuk distribusi dan mekanisme subsidi BBM.
Menurut Hasan Nasbi, langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sektor energi nasional, mengingat Pertamina merupakan aset strategis yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Dengan tindakan tegas dari pemerintah dan Kejagung, diharapkan Pertamina bisa kembali menjadi perusahaan energi nasional yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Kita bersihkan, kita tegakkan, demi kepentingan rakyat,” ujar Presiden RI Prabowo Subianto.
(BAS/Red)