Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dipastikan akan memulai proses etik terhadap sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan menyusul serangkaian komentar kontroversial mereka di tengah gelombang demonstrasi pada akhir Agustus lalu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa sidang awal akan dilaksanakan pada Rabu, 29 Oktober 2025. Namun, Dasco menegaskan sidang perdana tersebut belum akan memasuki materi pemeriksaan.
“Sidang awal untuk register perkara tanggal 29 Oktober ini, teradu tidak hadir karena belum mulai masuk materi perkara,” jelas Dasco melalui pesan singkatnya, Selasa (28/10/2025).
Penjelasan dari politikus Partai Gerindra ini sekaligus meluruskan bahwa sidang besok hanyalah tahap pendataan dan pendaftaran resmi kasus etik di MKD.
MKD mengambil langkah ini setelah para anggota dewan dari berbagai fraksi dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing. Di antara nama-nama yang tersangkut adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, yang penonaktifannya diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN) juga menonaktifkan dua kadernya, yakni Eko Patrio dan Uya Kuya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Adies Kadir juga dinonaktifkan per 1 September 2025.
Sebelumnya, pada 22 Oktober 2025, pimpinan DPR telah memberikan lampu hijau kepada MKD untuk melanjutkan proses ini. Dasco menyampaikan bahwa pimpinan telah mengizinkan MKD menggelar sidang terbuka meskipun saat ini DPR berada dalam masa reses.
“Pimpinan DPR sudah mengizinkan untuk mengadakan sidang terbuka MKD di masa reses,” ujar Dasco, seraya menambahkan bahwa seluruh agenda persidangan telah diserahkan sepenuhnya kepada MKD, dengan rencana permulaan pada 29 Oktober 2025.
Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam juga sempat mengungkapkan bahwa kasus penonaktifan kelima anggota DPR ini telah masuk ke meja MKD melalui pimpinan DPR. Bahkan, Mahkamah Kehormatan Dewan telah mengirimkan surat kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk menghentikan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi kelima anggota nonaktif tersebut.
Dek Gam menyatakan bahwa MKD akan mendalami isu yang menimpa anggota parlemen nonaktif tersebut, seraya memberi sinyal bahwa jumlah teradu bisa saja bertambah. “Yang lima sudah dinonaktifkan oleh partai, bisa bertambah. Nanti kami lihat,” tutupnya.
