Presiden ke-2 RI Soeharto resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Penganugerahan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Dalam prosesi di Istana Negara, gelar tersebut diterima oleh Titiek Soeharto, mewakili keluarga, sementara Bambang Trihatmodjo menerima secara simbolis dari Presiden Prabowo.
Soeharto, yang memimpin Indonesia selama 32 tahun sejak 1966 hingga 1998, ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh tokoh penerima gelar tahun ini, bersama Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ulama besar KH Muhammad Kholil, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsinah.
Peran Soeharto sebagai pahlawan menonjol sejak masa kemerdekaan. Dia tercatat sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta dan memimpin pelucutan senjata Jepang di Kota Baru pada tahun 1945.
Namun, keputusan pemerintah ini langsung memunculkan gelombang pro dan kontra. Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menilai langkah tersebut mengecewakan karena masih ada persoalan sejarah yang belum tuntas, termasuk dugaan pelanggaran HAM berat dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa pemerintahannya.
“Hari ini Kemensos lewat menterinya sudah mengirimkan usulan nama Soeharto. Tentu ini langkah yang mengecewakan, meski tidak mengagetkan,” ujar Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, perwakilan koalisi tersebut.
Kritik juga datang dari kalangan ulama, salah satunya KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus). “Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegasnya di kediamannya di Rembang, Jawa Tengah.
Gus Mus mengaku banyak ulama pesantren dan tokoh NU yang mendapat perlakuan tidak adil selama masa kekuasaan Soeharto.
Meski begitu, pihak pemerintah menegaskan, penetapan ini didasari penilaian atas jasa besar Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, serta menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi sejarah bangsa.
