Universitas Republik Indonesia Resmi Dibentuk, Siapkan Calon Pemimpin Pemerintahan

Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan/Kemhan

Generasi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan dan Yos Sunitoyoso sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Rabu (22/7). Lembaga baru tersebut disiapkan pemerintah untuk mencetak calon pemimpin instansi pemerintahan melalui pendidikan yang mengintegrasikan pembinaan kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.

Donny mengatakan URI akan mengonsolidasikan sejumlah lembaga pendidikan yang selama ini telah berjalan di bawah satu sistem.

“Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini,” kata Donny usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Sebagai Gubernur URI, Donny yang juga menjabat Wakil Menteri Pertahanan akan membawahi tiga lembaga, yakni Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan nantinya juga membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan.

Di bawah URI, pemerintah juga akan membangun 10 Kampus Unggulan Garuda. Kampus utama URI akan dibangun di Bogor, Jawa Barat, dengan memanfaatkan lahan bekas perkebunan sawit milik PTPN. Donny mengatakan perguruan tinggi tersebut akan beroperasi seperti kampus pada umumnya dan menghasilkan lulusan jenjang sarjana.

Selain itu, LAN akan memperoleh mandat baru. Jika sebelumnya berfokus pada pembinaan aparatur sipil negara (ASN), lembaga tersebut juga akan menyiapkan calon pegawai badan usaha milik negara (BUMN).

“Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara,” ujar Donny.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pembentukan URI mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara. Salah satunya adalah École nationale d’administration (ENA) di Prancis yang kini telah bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP).

Melalui model tersebut, pemerintah berharap calon pemimpin di Indonesia tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga wawasan kebangsaan yang kuat.

“Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah untuk kepentingan kebangsaan dan negara,” kata Prasetyo.