Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah “bersih-bersih” dan reformasi pasar modal yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan Ibas merespons dinamika terkini di sektor keuangan, termasuk pengunduran diri massal tiga anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—termasuk Ketua dan Wakil Ketua—serta satu Deputi Komisioner, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI).
Ibas meminta semua pihak menyikapi situasi ini secara jernih, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka panjang. Ia juga mengapresiasi penunjukan Frederica Widyasari Dewi sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola otoritas pasar modal ke depan.
“Pasar modal bukan hanya soal angka dan indeks, tetapi menyangkut kepercayaan (trust). Karena itu, setiap dinamika yang terjadi harus dijawab dengan langkah yang transparan, profesional, dan menjunjung tinggi integritas,” tegas Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/2).
Tidak Ada Ruang Bagi Praktik Culas
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN Indonesia, Ibas menilai pasar modal adalah pilar vital pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan harus dibarengi dengan penegakan hukum yang keras.
“Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang merugikan investor dan mencederai kepercayaan publik. Pengawasan yang kuat, transparansi yang konsisten, serta kepastian hukum harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Menurutnya, sistem pengawasan yang ketat adalah kunci agar pasar keuangan Indonesia kredibel dan mampu bersaing di level global.
Soroti Status MSCI dan Investasi Global
Ibas, yang merupakan lulusan bidang keuangan dari Curtin University, secara khusus menyoroti posisi Indonesia dalam indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI). Saat ini, Indonesia masih berkutat di kategori emerging market.
Ia mendorong perbaikan tata kelola agar Indonesia bisa naik kelas. Menurutnya, status di MSCI bukan sekadar label.
“Kenaikan status Indonesia di MSCI bukan sekadar simbol, tetapi pintu masuk bagi arus investasi global yang lebih besar. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif,” jelas Ibas.
Namun, ia mengingatkan adanya tantangan struktural yang harus dibenahi, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga pemberantasan praktik pasar yang tidak sehat (fraud). “Investor global harus yakin bahwa Indonesia adalah tempat yang aman dan terpercaya untuk berinvestasi,” tambahnya.
Mengutip Joseph Stiglitz
Menutup pernyataannya, Ibas mengutip pandangan peraih Nobel Ekonomi, Joseph E. Stiglitz, mengenai pentingnya sistem keuangan yang berfungsi dengan baik bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa.
“Hanya dengan reformasi yang konsisten dan menyeluruh, Indonesia dapat membangun pasar modal yang efisien, tangguh, dan berdaya saing global,” kata Ibas.
Ia memastikan Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawal kebijakan ekonomi yang pro-rakyat, transparan, dan tidak membiarkan kepentingan segelintir elit mengalahkan kesejahteraan masyarakat luas.
