Generasi.co, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait proses pembahasan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Keduanya diduga melanggar etik karena tidak menyebarluaskan draf rancangan undang-undang tersebut kepada publik selama proses pembahasan.
Pengaduan disampaikan ICW bersama perwakilan koalisi masyarakat sipil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Langkah tersebut dilakukan bertepatan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026).
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim mengatakan hingga undang-undang disahkan, masyarakat, termasuk organisasinya, tidak pernah memperoleh akses terhadap naskah draf yang dibahas DPR.
“Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset,” kata Ibrahim.
Menurut dia, penyebarluasan draf merupakan bagian dari proses pembahasan undang-undang yang seharusnya dapat diakses masyarakat. ICW juga mengaku telah melayangkan somasi kepada DPR, tetapi tidak memperoleh tanggapan hingga tenggat somasi berakhir pada 16 November 2026.
Ibrahim menambahkan, ICW tidak pernah diundang untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” ujarnya.
DPR Klaim Libatkan Publik
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan berbagai pihak melalui 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Menurut dia, rapat tersebut digelar secara rutin selama proses pembahasan yang dimulai sejak September 2025.
“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya,” kata Habiburokhman setelah pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026).
Sementara itu, Puan Maharani menyatakan proses pembahasan undang-undang tersebut telah melibatkan partisipasi publik. Dia juga memastikan pembahasan dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengikuti dan mencermati proses penyusunannya.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” kata Puan.
Puan sebelumnya juga menyebut DPR telah mengantisipasi berbagai kekhawatiran terkait penerapan UU Perampasan Aset sebelum regulasi tersebut disahkan.
Hingga berita ini ditulis, MKD belum memberikan tanggapan mengenai pengaduan ICW. Upaya meminta konfirmasi kepada Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin juga belum memperoleh jawaban.










