Generasi.co, Jakarta – Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga enam kelompok kejahatan lain, mulai dari narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Melalui aturan ini, negara dapat merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang, baik berdasarkan maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pengaturan tersebut juga dapat menjangkau berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat, seperti penipuan investasi kripto, investasi bodong, penipuan biro perjalanan umrah, hingga perjudian online.
“Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
“Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” lanjutnya.
Berikut tujuh kelompok tindak pidana yang menjadi objek perampasan aset berdasarkan Pasal 4:
1. Tindak pidana korupsi
Perampasan aset berlaku terhadap kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut juga tidak menghapus kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku.
Pasal 4 ayat (2) tetap mengatur kemungkinan pelaku korupsi dijatuhi pidana mati. Tata cara pelaksanaannya mengikuti undang-undang mengenai tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika
Aset yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika juga dapat menjadi objek perampasan.
Ketentuan ini mencakup kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut sehingga penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga aset yang berhubungan dengan kejahatan.
3. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme
UU Perampasan Aset juga mencakup kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
Dengan demikian, aset yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan terorisme dapat menjadi objek perampasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
4. Tindak pidana penyelundupan manusia
Penyelundupan manusia termasuk dalam kelompok kejahatan yang asetnya dapat dirampas negara.
Pengaturan ini memperluas jangkauan perampasan aset terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan penyelundupan manusia.
5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
Negara juga dapat merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Jenis kejahatan tersebut secara khusus disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d.
6. Tindak pidana perdagangan orang
Perdagangan orang atau human trafficking menjadi kelompok kejahatan berikutnya yang masuk dalam cakupan UU Perampasan Aset.
Melalui pengaturan ini, aset yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dapat menjadi objek perampasan sesuai ketentuan hukum.
7. Penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi
Kelompok terakhir mencakup tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Ketentuan ini menjadi dasar bagi perampasan aset yang berkaitan dengan berbagai kejahatan ekonomi berbasis digital. Contohnya, sebagaimana disampaikan Dasco, penipuan investasi kripto, investasi bodong, dan penipuan berkedok perjalanan umrah.
Dasco juga menyebut aset bandar perjudian online dapat dirampas melalui undang-undang tersebut.
Tidak Langsung Berlaku
Meski telah disahkan DPR pada Kamis (19/11/2026), UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku pada hari yang sama.
Berdasarkan ketentuan penutup yang disampaikan dalam pembahasan, undang-undang tersebut mulai berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah terbentuknya Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset.
UU Perampasan Aset juga tidak berlaku surut. Artinya, ketentuan perampasan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang mulai berlaku.










