UU Perampasan Aset Atur Dua Badan Baru, Ini Tugasnya

Aset Lelang/Pemkab Bondowoso

Generasi.co, Jakarta – Undang-Undang (UU) Perampasan Aset mengatur pembentukan dua badan baru untuk memastikan proses perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana berjalan sesuai ketentuan. Kedua lembaga tersebut adalah Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan Badan Pengelola Perampasan Aset akan dibentuk secara terpisah dari aparat penegak hukum. Pemisahan ini diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset hasil kejahatan.

Menurut dia, aparat penegak hukum tidak boleh memiliki kepentingan untuk merampas sebanyak mungkin aset sekaligus menjadi pihak yang mengelola hasil rampasan tersebut.

“Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dia mengatakan pemisahan lembaga pengelola aset rampasan dari aparat penegak hukum telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

“Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” ujarnya.

Badan kedua adalah Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan ketentuan dalam UU Perampasan Aset sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat maupun pihak yang berkuasa.

Habiburokhman mengatakan keberadaan badan pengawas diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penggunaan aturan perampasan aset sebagai alat penindasan atau pemerasan.

“Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelasnya.

DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Pembentukan dua badan tersebut disampaikan Habiburokhman setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR.

Sebelum pengambilan keputusan, Habiburokhman yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset menyampaikan laporan pembahasan rancangan regulasi tersebut.

Puan kemudian meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

“Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota Dewan yang hadir.

Perwakilan pemerintah yang menghadiri rapat paripurna tersebut antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.