Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak delapan negara pendukung Board of Peace (BoP) memperkuat tekanan terhadap Israel setelah Perdana Menteri Israel secara terbuka menolak berdirinya Palestina sebagai negara merdeka.
Delapan negara tersebut yakni Turki, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania. HNW meminta negara-negara itu tidak berhenti pada pernyataan bersama yang telah dikeluarkan pada 16 Agustus, tetapi segera mengambil langkah yang lebih efektif.
Menurut HNW, tekanan tersebut diperlukan agar perdamaian kawasan yang tetap menjamin berdirinya negara Palestina melalui solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota dapat diwujudkan. Ia juga meminta Donald Trump dan masyarakat internasional meningkatkan tekanan terhadap Israel, termasuk dengan ancaman sanksi yang tegas bila diperlukan.
“Sikap arogan dan penolakan Israel itu, selain membuka kembali kedoknya, sejatinya juga justru menampar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan inisiator dan pemimpin dari BoP. Sehingga, sudah sewajarnya bila tekanan terhadap Israel, terutama atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, harus semakin efektif dilakukan sendiri oleh Donald Trump,” ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta, Senin (17/8/2026).
HNW menilai Israel perlu didorong untuk melaksanakan kesepakatan damai, membuka bantuan kemanusiaan, serta mendukung pembangunan kembali Gaza.
Ia juga mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri Indonesia yang sebelumnya telah menyatakan penyesalan dan penolakan terhadap sikap Israel yang dinilainya anti-perdamaian.
HNW mendorong Kemlu RI memainkan peran lebih maksimal dalam mengorkestrasi tekanan internasional terhadap Israel, termasuk berkomunikasi lebih efektif dengan negara-negara pendukung BoP dan Amerika Serikat.
Menurut dia, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah membuktikan komitmennya terhadap kemerdekaan Palestina.
“Apalagi dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, saatnyalah Pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina serta janjinya kepada para Pimpinan Ormas Islam, serta menjawab kritikan banyak pihak di dalam negeri, terutama para aktivis Pro Palestina, terkait sikap Indonesia yang bergabung sebagai anggota BoP,” katanya.
HNW mengatakan pemerintah tidak seharusnya tinggal diam ketika rencana perdamaian yang digagas BoP ditolak Israel.
Ia menilai sikap kelompok perlawanan di Palestina cenderung responsif dan menerima proposal perdamaian tersebut. Karena itu, menurut HNW, persoalan utama berada pada sikap Israel yang dinilainya menolak berbagai upaya perdamaian.
“Jadi, inti persoalannya adalah sikap Israel yang memang anti segala bentuk perdamaian, dan berusaha untuk terus menguasai dan menjajah Jalur Gaza, dan bahkan memperluas wilayah jajahannya ke kawasan Palestina di luar Gaza, seperti Tepi Barat dan Yerusalem,” ujarnya.
HNW mengatakan kondisi tersebut, jika dibiarkan, tidak hanya melanggengkan penjajahan tetapi juga menghapus cita-cita berdirinya negara Palestina. Ia menyebut Palestina telah diakui oleh 157 negara anggota PBB.
Ia juga meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump diingatkan bahwa upaya perdamaian yang digagasnya justru ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut HNW, BoP merupakan langkah politik yang telah disetujui menjadi Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
Jika Israel menolak atau tidak mematuhi rencana perdamaian BoP sesuai mandat Dewan Keamanan PBB, HNW menilai persoalan tersebut semestinya dikembalikan kepada DK PBB agar Israel dapat dikenai sanksi.
“Dan karena sikap Israel yang kali ini tidak sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, maka kali ini juga Amerika Serikat mestinya tidak lagi mempergunakan hak veto-nya untuk membela Israel, agar perdamaian bisa benar-benar dihadirkan sesuai harapan Presiden Trump, dan sesuai harapan warga Gaza dan delapan negara pendukung BoP yang mengeluarkan pernyataan bersama di atas,” pungkasnya.
HNW berharap tekanan tersebut dapat mendorong masuknya bantuan kemanusiaan, penghentian serangan militer, pembangunan kembali Gaza, serta berdirinya negara Palestina merdeka.
