Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkap fakta miris yang dialami nelayan di kawasan pesisir. Ia menyebut banyak nelayan terjerat dalam cengkeraman praktik ‘cukong’ yang merugikan, bukan semata karena masalah modal, melainkan akibat sulitnya akses terhadap kebutuhan dasar melaut: solar dan es batu.
Ferry menjelaskan bahwa ketiadaan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan dan pabrik es di desa-desa pesisir menjadi akar masalah. Situasi ini memaksa nelayan bergantung pada pihak ketiga atau cukong yang menyediakan logistik tersebut.
“Kita pada saat membentuk koperasi desa di desa-desa pesisir nelayan itu sama sekali tidak ada solarnya. Tidak ada stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan itu enggak ada. Satu pun enggak ada,” ungkap Ferry dalam acara Semangat Awal Tahun 2026 di Menara Global, Jakarta, Kamis (15/01).
Terjebak Harga ‘Cukong’
Ketergantungan ini berdampak fatal pada pendapatan nelayan. Sebagai imbalan atas pinjaman modal atau bahan bakar, nelayan dipaksa menjual hasil tangkapannya kepada cukong dengan harga yang ditentukan sepihak.
“Jadi sekarang nelayan-nelayan kita tergantung pada cukong-cukong, orang-orang yang minjemin uang tapi dengan seluruh hasilnya diambil dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Jadi nelayan itu enggak punya pilihan,” tuturnya.
Surplus Solar, Terganjal Izin
Merespons kondisi tersebut, Ferry mengaku telah bergerak cepat menemui Pertamina Patra Niaga. Dari pertemuan tersebut, terungkap fakta yang mengejutkan: stok solar sebenarnya berlimpah, namun distribusinya terhambat ke wilayah pesisir.
“Jawaban Pertamina Patra Niaga yang mengagetkan lagi, Pertamina Patra Niaga kelebihan solar, bayangin,” ujar Ferry.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Ferry menemukan bahwa penghambat utama bukanlah pasokan, melainkan birokrasi.
“Akhirnya kita cari tahu ternyata itu ada proses perizinan yang menghambat pendirian stasiun pengisian bahan bakar solar di desa-desa pesisir dan nelayan,” sebutnya.
Solusi SPBU Koperasi
Pemerintah sendiri terus mendorong pendirian SPBU Nelayan yang dikelola oleh koperasi untuk memutus rantai ketergantungan ini. Salah satu contoh sukses telah beroperasi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, menyebut keberadaan SPBU Nelayan sangat krusial untuk menekan biaya operasional. Tanpa SPBU resmi, nelayan harus membeli solar di tingkat pengecer dengan harga jauh lebih mahal, yakni selisih Rp3.000 hingga Rp4.000 per liter.
“Dan dengan adanya SPBU Nelayan ini, mereka bisa membeli langsung dengan harga Rp6.800 per liter (harga subsidi),” jelas Erika.
Selain harga yang adil, keberadaan SPBU Nelayan yang dikelola koperasi memangkas jarak tempuh nelayan yang sebelumnya harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
