Jakarta, Generasi.co — Eskalasi krisis di Timur Tengah telah mencapai titik didih. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara terbuka menjatuhkan ultimatum militer paling keras kepada Iran. Trump mengancam akan menghancurkan Republik Islam tersebut dalam waktu semalam jika Teheran tidak menyepakati pakta gencatan senjata pada Selasa (7/4/2026) malam waktu setempat.
Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump memperingatkan bahwa tenggat waktu tersebut tidak bisa ditawar. Ia menuntut Iran untuk segera menghentikan program senjata nuklirnya dan membuka kembali jalur vital perdagangan energi global di Selat Hormuz.
“Seluruh negara itu dapat dihancurkan dalam semalam, dan malam itu mungkin besok malam. Saya harap saya tidak perlu melakukannya,” tegas Trump dalam peringatan terbukanya.
Abaikan Potensi Pelanggaran Kejahatan Perang
Ancaman besar-besaran AS ini menyasar langsung pada fasilitas vital, termasuk pembangkit listrik dan infrastruktur sipil lainnya. Ketika dikritik bahwa serangan terhadap fasilitas sipil akan dikategorikan sebagai kejahatan perang internasional, Trump meresponsnya dengan sinis.
“Saya tidak khawatir tentang itu. Tahukah Anda apa itu kejahatan perang? Memiliki senjata nuklir,” balas Trump menepis kritik tersebut.
Sinyal gempuran darat dan udara ini juga dipertegas oleh Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth. Hegseth memperingatkan bahwa volume serangan terbesar sejak hari pertama operasi militer telah dimulai pada hari Senin, dan intensitasnya akan berlipat ganda saat tenggat waktu hari Selasa berakhir.
Sikap Keras Kepala Iran: Tuntut Kompensasi Perang via Tarif Selat Hormuz
Di tengah bayang-bayang serangan masif AS dan Israel, Teheran menolak tunduk. Pemerintah Iran justru bersikeras mempertahankan blokade Selat Hormuz dan mengajukan tuntutan balik yang mengejutkan.
Pejabat komunikasi di kantor Presiden Iran Massoud Pezeshkian, Mehdi Tabatabaei, merilis pernyataan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz hanya akan terjadi jika Barat bersedia membayar ganti rugi perang.
Jalur tersebut hanya akan dibuka “jika, dalam kerangka tatanan hukum baru, kerusakan akibat perang yang dipaksakan sepenuhnya dikompensasi dari sebagian biaya transit,” tulis Tabatabaei.
Sikap konfrontatif ini didukung penuh oleh Garda Revolusi Islam (IRGC). Komando angkatan laut pasukan elite Iran tersebut mendeklarasikan bahwa mereka memegang kendali penuh atas seluruh jalur perairan strategis itu dan berencana memberlakukan sistem tarif mutlak bagi setiap kapal yang melintas. Mereka menegaskan bahwa Selat Hormuz “tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelumnya, terutama bagi Amerika Serikat dan Israel.”
