CANBERRA, AUSTRALIA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, melakukan pertemuan dengan Presiden Senat Australia, Senator the Hon. Sue Lines, di Parliament House, Canberra, Australia, 15 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Ibas Yudhoyono didampingi anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat serta Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Australia, Lintang Paramitasari, bersama jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia melalui diplomasi parlemen, dialog antarlembaga legislatif, serta pengembangan kerja sama di bidang demokrasi, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan keamanan.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua MPR RI menyampaikan apresiasi kepada Presiden Senat Australia atas sambutan hangat dan keramahan yang diberikan kepada delegasi Indonesia. Edhie Baskoro menilai pertemuan langsung antarlembaga perwakilan rakyat merupakan kesempatan penting untuk mempererat komunikasi, memperluas pemahaman, dan membangun kepercayaan antara kedua negara.
Mengawali sambutannya, Ibas mengangkat peribahasa Indonesia, “Tak kenal maka tak sayang”, yang berarti bahwa saling mengenal merupakan langkah awal untuk menumbuhkan kedekatan dan penghargaan. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut sekaligus menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia.
“Bagi banyak masyarakat Indonesia, Australia bukan sekadar negara tetangga. Australia merupakan bagian dari pengalaman pribadi, pendidikan, persahabatan, dan berbagai pengalaman bersama yang telah mempererat hubungan kedua bangsa,” ujarnya.
Ibas Yudhoyono menegaskan bahwa kedekatan geografis Indonesia dan Australia perlu terus diikuti dengan penguatan hubungan antarmasyarakat. Menurutnya, jembatan diplomasi yang paling kokoh tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga melalui hubungan antarlembaga dan interaksi langsung masyarakat kedua negara.
Diplomasi Parlemen untuk Memperkuat Kemitraan Strategis Indonesia-Australia
Wakil Ketua MPR RI menyoroti perjalanan hubungan Indonesia-Australia yang terus berkembang melalui berbagai periode kepemimpinan. Dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Prabowo Subianto, hubungan kedua negara terus diarahkan pada penguatan kemitraan yang lebih matang dan komprehensif.
Dr. EBY juga menyinggung hubungan Indonesia dan Australia pada masa Perdana Menteri John Howard hingga pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese. Berbagai dinamika yang pernah mewarnai hubungan kedua negara, menurutnya, menjadi bagian dari proses membangun komunikasi dan kerja sama yang semakin kuat.
Dalam konteks tersebut, Ibas menekankan pentingnya diplomasi parlemen sebagai instrumen yang melengkapi diplomasi resmi pemerintah.
“Institusi kita mungkin memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Edhie Baskoro menjelaskan bahwa kepentingan nasional Indonesia mencakup perlindungan rakyat dan persatuan nasional, peningkatan kesejahteraan, kemajuan pendidikan, serta kontribusi bagi perdamaian dunia. Karena itu, hubungan dengan Australia perlu terus dikembangkan melalui dialog yang konstruktif dan kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua bangsa.
Lima Prioritas Kerja Sama Indonesia-Australia
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua MPR RI menyampaikan lima prioritas yang dapat menjadi landasan penguatan kerja sama bilateral melalui diplomasi parlemen.
Pertama, memperkuat pertukaran parlemen dan kelembagaan demokrasi.
Ibas mendorong peningkatan kunjungan antarlembaga legislatif, dialog antarkomisi, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik demokrasi dan tata kelola kelembagaan.
Kunjungan delegasi Indonesia ke Canberra diharapkan dapat menjadi bagian dari komunikasi berkelanjutan yang membuka peluang bagi kunjungan balasan parlemen Australia ke Indonesia.
Kedua, mendorong kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI menekankan pentingnya mengoptimalkan implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), yang mulai berlaku pada 5 Juli 2020.
Kerja sama tersebut diharapkan terus memberikan ruang bagi peningkatan perdagangan dan investasi, penyelarasan regulasi yang relevan, serta terbukanya kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara.
Ketiga, memperkuat dialog parlemen mengenai kerja sama keamanan bersama.
Ibas memandang komunikasi antarlembaga legislatif sebagai bagian penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai kepentingan keamanan kedua negara, termasuk melalui dialog dan keterlibatan legislatif yang sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi.
Pembahasan mengenai Treaty on Common Security juga menjadi salah satu aspek yang perlu dikomunikasikan secara konstruktif, dengan tetap menghormati proses dan mekanisme kelembagaan yang berlaku di masing-masing negara.
Keempat, memperluas kerja sama pendidikan, kebudayaan, dan kesempatan bagi generasi muda.
Australia telah menjadi salah satu tujuan pendidikan bagi mahasiswa Indonesia. Wakil Ketua MPR RI menilai hubungan pendidikan perlu terus dikembangkan melalui program beasiswa, pertukaran pelajar, peningkatan kapasitas, serta perluasan jejaring akademik.
Selain itu, pertukaran kebudayaan antara kedua negara perlu diperkuat. Kekayaan seni dan budaya masyarakat adat Australia dapat menjadi ruang pembelajaran bersama dengan keragaman budaya Indonesia, termasuk batik, seni pertunjukan, dan tradisi daerah.
Ibas Yudhoyono juga mendorong terciptanya lebih banyak peluang bagi generasi muda Indonesia dan Australia untuk mengembangkan keterampilan, membangun jejaring profesional, serta memanfaatkan kesempatan kerja dan kolaborasi lintas negara.
Kelima, memperdalam dialog konstitusional dan keterwakilan daerah.
Wakil Ketua MPR RI menilai pengalaman Australia dalam sistem parlemen dan keterwakilan masyarakat dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi Indonesia. Sebaliknya, pengalaman Indonesia dalam sistem ketatanegaraan, termasuk peran MPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), juga dapat menjadi bagian dari dialog kelembagaan.
Pertukaran tersebut diharapkan memperkaya pemahaman kedua pihak mengenai representasi daerah, fungsi lembaga perwakilan, dan penguatan demokrasi sesuai dengan konstitusi masing-masing negara.
Menghubungkan Pemerintah, Parlemen, dan Masyarakat
Lebih lanjut, Edhie Baskoro menegaskan bahwa tujuan penguatan hubungan Indonesia-Australia tidak berhenti pada komunikasi antarpemerintah atau government-to-government (G-to-G).
Hubungan tersebut perlu dilengkapi dengan komunikasi antarlembaga legislatif atau parliament-to-parliament, serta hubungan antarmasyarakat atau people-to-people.
Menurut Ibas, diplomasi parlemen merupakan jembatan kedua yang melengkapi diplomasi resmi pemerintah. Melalui komunikasi yang terbuka, parlemen dapat membantu menjaga kesinambungan hubungan bilateral, membangun rasa saling percaya, dan memperluas ruang dialog di tengah perubahan kepemimpinan maupun dinamika politik di kedua negara.
Pendekatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa hubungan Indonesia-Australia tidak hanya kuat pada tingkat kelembagaan, tetapi juga tumbuh melalui hubungan pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan persahabatan masyarakat.
Membangun Hubungan Indonesia-Australia yang Berkelanjutan
Menutup sambutannya, Wakil Ketua MPR RI menyampaikan optimisme bahwa hubungan Indonesia-Australia memiliki ruang pengembangan yang luas. Kedekatan sebagai negara tetangga, kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan, serta hubungan antarmasyarakat yang telah terjalin menjadi modal penting untuk memperkuat kemitraan kedua negara.
Ibas berharap pertemuan dengan Presiden Senat Australia dapat mendukung komunikasi parlemen yang semakin intensif dan membuka peluang bagi kerja sama yang berkelanjutan.
“Ke depan, terdapat banyak peluang yang dapat kita kembangkan bersama. Melalui diplomasi parlemen yang kuat, kita dapat menerjemahkan prioritas bersama menjadi kerja sama yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kedua bangsa,” demikian disampaikan dalam sambutannya.
Pertemuan di Parliament House, Canberra, ini menjadi bagian dari upaya memperluas dialog dan memperkuat hubungan antarlembaga perwakilan rakyat Indonesia dan Australia, dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat, penguatan demokrasi, dan perdamaian dunia.
