Generasi.co, Jakarta – Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memuat 10 pokok pengaturan, mulai dari mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, perlindungan hak pihak ketiga, pengembalian aset kepada korban, hingga pembentukan badan pengelola dan pengawas independen.
DPR mengesahkan regulasi tersebut dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Undang-undang ini terdiri atas 74 pasal setelah melalui pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR bersama pemerintah.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman mengatakan regulasi tersebut dirancang agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memulihkan aset hasil kejahatan.
Berdasarkan laporan hasil pembahasan Komisi III DPR, pengaturan tersebut dibangun di atas empat pilar, yakni perlindungan HAM dan proporsionalitas, prosedur perampasan aset, tata kelola dan transparansi, serta pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Berikut 10 pokok pengaturan dalam UU Perampasan Aset sebagaimana dipaparkan DPR.
1. Prinsip hukum dan perlindungan HAM
Perampasan aset harus dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas penegakan hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Prinsip tersebut menjadi dasar agar kewenangan negara dalam merampas aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pelaksanaannya juga harus mengikuti asas legalitas dan prosedur hukum yang berlaku.
2. Ruang lingkup tindak pidana dan jenis aset
Pengaturan perampasan aset tidak hanya mencakup tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lain yang menghasilkan keuntungan ilegal atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Habiburokhman menjelaskan ruang lingkup tindak pidana yang menjadi sasaran meliputi:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Penipuan berbasis teknologi informasi, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong, turut menjadi perhatian karena banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Pengaturan ini juga mencakup jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat menjadi objek perampasan.
3. Hukuman pidana terhadap pelaku tetap berlaku
Perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan.
Artinya, seseorang yang melakukan tindak pidana tetap dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun aset yang berkaitan dengan kejahatannya telah dirampas oleh negara.
Pembahasan DPR juga menegaskan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan hukum.
4. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana
Salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.
Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset melalui proses hukum tersendiri dalam kondisi yang diatur undang-undang.
Berdasarkan paparan Panja DPR, terdapat sejumlah tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu:
- Penelusuran aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
- Penghentian transaksi.
- Pemblokiran aset.
- Penyitaan aset.
- Pengajuan permohonan perampasan aset.
- Pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Pengambilan putusan pengadilan.
- Pelaksanaan putusan.
Dengan mekanisme tersebut, penanganan aset hasil kejahatan tidak selalu harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya. Namun, proses perampasan tetap melibatkan pemeriksaan dan putusan pengadilan.
5. Perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik
UU Perampasan Aset juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki iktikad baik terhadap aset yang menjadi objek perampasan.
Pengaturan ini penting untuk mencegah pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana kehilangan hak kepemilikannya secara tidak adil.
Pihak ketiga diberikan kesempatan untuk membuktikan haknya terhadap aset yang dipersoalkan. Pembebanan pembuktian juga harus dilakukan secara berimbang agar proses hukum tidak merugikan pihak yang memiliki kepentingan sah.
6. Pengembalian aset kepada korban
Pengaturan berikutnya menyangkut pemulihan kerugian yang dialami korban tindak pidana.
Aset yang berhasil dirampas diupayakan untuk dikembalikan kepada korban langsung sesuai ketentuan hukum. Aset tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Ketentuan ini menjadi salah satu perhatian dalam penanganan perkara penipuan dan penggelapan, termasuk investasi bodong yang menyebabkan kerugian banyak orang.
Dengan demikian, perampasan aset tidak hanya diarahkan untuk memulihkan kerugian keuangan negara, tetapi juga memberikan ruang pemulihan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
7. Pengelolaan aset secara profesional
UU Perampasan Aset mengatur pengelolaan barang dan kekayaan yang telah dirampas negara agar tidak terbengkalai atau kehilangan nilai ekonominya.
Pengelolaan tersebut dilakukan oleh badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel.
Ruang lingkup pengelolaannya meliputi sembilan kegiatan, yakni penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, serta pengembalian aset.
Pengelolaan juga mencakup penjualan maupun pelepasan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Pengawasan independen
Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi oleh badan independen.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan proses perampasan berjalan transparan dan tidak disalahgunakan oleh aparat maupun pihak yang memiliki kekuasaan.
Habiburokhman sebelumnya menjelaskan pembentukan badan pengawas diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penggunaan UU Perampasan Aset sebagai alat menekan lawan politik atau memeras warga negara.
9. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan
UU Perampasan Aset juga memuat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
Kewenangan merampas aset tidak boleh digunakan sebagai sarana pemerasan, penindasan, atau kepentingan politik tertentu.
Karena itu, mekanisme pengawasan, pembuktian yang berimbang, pemeriksaan di pengadilan, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset menjadi bagian penting dalam penerapan undang-undang tersebut.
10. Pemanfaatan teknologi informasi
Pokok pengaturan terakhir adalah penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Sistem tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk memastikan setiap proses pengelolaan aset dapat ditelusuri.
Penggunaan sistem informasi juga diharapkan mempermudah pengawasan terhadap aset yang telah disita maupun dirampas negara.
Kesepuluh pokok pengaturan tersebut merupakan materi yang dipaparkan Habiburokhman dalam laporan hasil pembahasan Panja Komisi III DPR.
Kritik Transparency International Indonesia
Meski UU Perampasan Aset telah disahkan, sejumlah persoalan substansi dan proses penyusunannya sebelumnya menjadi sorotan organisasi masyarakat sipil, termasuk Transparency International Indonesia (TII).
Dalam catatan bersama Koalisi Masyarakat Sipil pada 27 Agustus 2026, TII dan sejumlah organisasi lain mengidentifikasi tiga potensi kemunduran substansi dalam draf DPR versi 10 Juli 2026 dibandingkan draf pemerintah tahun 2023.
Pertama, penghapusan ketentuan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah. Dalam draf pemerintah 2023, ketentuan tersebut memungkinkan perampasan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan pemiliknya dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah.
TII menilai penghapusan ketentuan tersebut berpotensi menghilangkan instrumen untuk menjangkau kekayaan tidak wajar milik pejabat publik.
Kedua, penyempitan ruang lingkup perampasan aset tanpa pemidanaan atau NCB. Dalam draf DPR yang dikritisi koalisi, mekanisme tersebut dibatasi pada kondisi tertentu, seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau perkaranya tidak dapat disidangkan.
Koalisi menilai pembatasan tersebut berpotensi menyulitkan negara merampas aset yang tidak diketahui pemiliknya atau aset yang tidak dapat dieksekusi melalui mekanisme pidana biasa.
Ketiga, ketidakjelasan kelembagaan pengelola aset. TII menyoroti draf DPR yang dinilai belum menjelaskan secara tegas bentuk lembaga pengelola, pimpinan, kedudukan, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Koalisi juga mengingatkan potensi tumpang tindih kewenangan pengelolaan aset antarlembaga apabila tidak disertai pembagian tanggung jawab yang jelas.
Selain substansi, TII bersama koalisi masyarakat sipil mempertanyakan keterbukaan pembahasan. Mereka menilai partisipasi publik tidak cukup diukur dari jumlah rapat dengar pendapat, tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membaca dan mengkritisi draf serta daftar inventarisasi masalah.
Koalisi meminta DPR dan pemerintah membuka dokumen pembahasan agar masyarakat dapat menguji ketentuan perampasan aset, perlindungan pihak ketiga, dan pengawasan kewenangan aparat.
Terkait penghapusan illicit enrichment, Habiburokhman menyatakan ketentuan tersebut memang tidak dimasukkan setelah DPR menerima berbagai masukan yang menolak pengaturannya. Dia beralasan UU Perampasan Aset berorientasi pada hukum acara atau aspek formil, sedangkan illicit enrichment berkaitan dengan norma hukum materiil.
Catatan: Kritik TII tersebut merujuk pada draf DPR tertanggal 10 Juli 2026 sebelum pengesahan. Karena itu, catatan tersebut merupakan evaluasi terhadap rancangan yang saat itu diperiksa koalisi, bukan dengan sendirinya gambaran seluruh ketentuan dalam naskah final.
Kapan UU Perampasan Aset Berlaku?
Meski telah disetujui DPR pada Kamis (19/11/2026), penerapan UU Perampasan Aset tidak langsung dimulai pada hari pengesahan.
Pasal 74 mengatur undang-undang tersebut mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) terbentuk.
Dengan demikian, penerapannya bergantung pada dua hal, yakni berlalunya masa 12 bulan sejak pengundangan dan terbentuknya badan yang diamanatkan dalam undang-undang.
Ketentuan ini menjadi bagian penting karena pembentukan kelembagaan pengelola dan pengawas merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan regulasi tersebut.










