Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam kerusuhan di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja, bersedia kembali ke tanah air.
“Kita lihat nanti kebutuhannya seperti apa, apakah semuanya mau pulang atau tidak, karena ada juga yang kami pulangkan ternyata dia tidak mau pulang. Kita lihat saja nanti,” ujar Sugiono di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Sugiono enggan menjelaskan alasan sebagian WNI tersebut menolak pulang. Ia hanya menyebut bahwa masing-masing memiliki alasan pribadi.
“Masing-masing punya alasan mengapa tidak kembali ke Indonesia,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus melakukan pendampingan terhadap puluhan WNI yang masih berada di Kamboja.
Berdasarkan data Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, sebanyak 97 WNI terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Chrey Thum pada Jumat (17/10/2025). Dari jumlah tersebut, 86 orang masih berada di kantor polisi, sementara 11 lainnya dirawat di rumah sakit.
“Dapat kami sampaikan, dari 97 WNI yang terlibat kerusuhan, 86 saat ini berada di kantor polisi Kota Chrey Thum, dan 11 orang dirawat di rumah sakit,” kata Judha kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Judha menjelaskan, KBRI Phnom Penh telah memberikan bantuan logistik berupa makanan dan alat sanitasi kepada para WNI yang ditahan, serta bantuan hukum bagi mereka yang sedang menjalani pemeriksaan.
Dari 86 WNI tersebut, empat orang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap sesama WNI saat kerusuhan berlangsung. Judha juga membenarkan adanya suara tembakan dalam insiden itu, namun memastikan tidak ada korban jiwa.
Kerusuhan Dipicu Upaya Kabur dari Perusahaan Penipuan Daring
Kerusuhan di Chrey Thum dipicu oleh upaya 97 WNI melarikan diri dari perusahaan penipuan daring (online scam) tempat mereka bekerja. Perusahaan tersebut diduga mengeksploitasi para pekerja secara ilegal.
Pemerintah Indonesia melalui Kemlu dan KBRI Phnom Penh menyatakan akan terus berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk memastikan perlindungan hukum, perawatan medis, dan pemulangan para WNI yang bersedia kembali ke tanah air.
