Jakarta, Generasi.co — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melontarkan pandangan tajam terkait arah pembangunan keuangan berkelanjutan (sustainable finance) di negara-negara berkembang. BRI menegaskan bahwa kesuksesan agenda transisi hijau tidak akan pernah terwujud tanpa intervensi pembiayaan masif yang langsung menjangkau sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, memaparkan fakta krusial bahwa lebih dari 90 persen unit usaha di negara berkembang berada pada segmen UMKM. Dominasi absolut ini menjadikan UMKM sebagai aktor sentral penentu ketahanan ekonomi, penyerap tenaga kerja, dan penjaga rantai pasok lokal.
Namun, Hery menyayangkan bahwa peran vital UMKM kerap dipinggirkan dalam berbagai panggung diskursus global mengenai keberlanjutan.
“Bagi negara berkembang, isu keberlanjutan tidak lagi berhenti pada tataran komitmen di atas kertas, melainkan pada kemampuan eksekusi kebijakan yang riil di lapangan. Tanpa keterlibatan UMKM, agenda transisi hijau dan pembangunan berkelanjutan mustahil diwujudkan secara komprehensif,” tegas Hery.
Injeksi Rp1.150 Triliun dan Strategi Blended Finance
Menjawab tantangan tersebut, BRI memosisikan dirinya sebagai anchor bank yang mengintegrasikan inklusi keuangan dengan prinsip keberlanjutan. Tantangan utamanya adalah memastikan pembiayaan tersalurkan secara aman, efisien, dan berskala raksasa kepada sektor akar rumput.
Sebagai wujud eksekusi nyata, komitmen BRI tidak main-main. Hingga September 2025, portofolio kredit UMKM konsolidasian BRI mendominasi 80,02 persen dari total kredit, dengan nilai fantastis menembus lebih dari Rp1.150 triliun.
Untuk memperlebar daya jangkau, BRI juga mengeksekusi sejumlah strategi taktis, meliputi:
- Penyaluran Blended Finance: Berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga pembiayaan pembangunan, dan mitra internasional guna memperluas akses permodalan bagi usaha kecil di tengah badai ekonomi global.
- Akselerasi Digitalisasi: Memanfaatkan teknologi finansial untuk menembus batas pelosok perdesaan sekaligus memaksa penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di segmen UMKM.
- Pemberdayaan Berkelanjutan: Mendorong eskalasi kapasitas melalui program unggulan seperti Desa BRILiaN, Klasterku Hidupku, dan platform LinkUMKM yang kini telah menghimpun hampir 15 juta pelaku usaha.
Hery menyimpulkan bahwa keadilan dan keberlanjutan sistem keuangan baru bisa diklaim sukses jika dana tersebut benar-benar jatuh ke tangan petani dan pelaku usaha mikro.
“Pertumbuhan yang inklusif hanya dapat terwujud apabila UMKM ikut bergerak maju sebagai fondasi utama sistem keuangan berkelanjutan di negara berkembang,” pungkasnya.
