Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat, menyusul kabar adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di perusahaan tersebut. Sidak dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, didampingi anggota Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI.
Rombongan pimpinan DPR tiba di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB, Jumat (1/11/2025). Di depan pabrik, massa aksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) terlihat berkumpul menyambut kedatangan Dasco dan rombongan. Massa menyampaikan apresiasi dengan meneriakkan, “Terima kasih Bapak Dasco, terima kasih Bapak Dasco.”
Dalam kunjungan tersebut, pimpinan DPR diterima oleh pihak manajemen dan perwakilan HRD perusahaan Michelin. Kepada pihak perusahaan, Dasco meminta agar proses pemutusan hubungan kerja dihentikan sementara.
“Kami minta sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu,” tegas Dasco di lokasi.
Sidak DPR dilakukan setelah sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan adanya PHK massal di pabrik ban Michelin Cikarang. Ia mengatakan kabar tersebut diterimanya dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang menaungi buruh di pabrik tersebut.
“Michelin, pabrik ban di Cikarang dia anggotanya SPSI. Tetapi saya sudah dapat kabar bahwa mereka di-PHK sekitar seratusan orang lebih,” ujar Said di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Menurut Said, penyebab utama PHK massal itu adalah penurunan permintaan ban di pasar domestik maupun global.
“Penyebabnya adalah daya beli yang menurun sehingga permintaan terhadap mobil kan turun, motor turun, sehingga ban juga turun. Itu juga terjadi di global, Michelin kan ini pabrik ban global,” jelasnya.
Ia menambahkan, penurunan permintaan tersebut berimbas pada pengurangan produksi dan tenaga kerja. “Sehingga akibat permintaan yang menurun dari ban-ban Michelin, terjadi pengurangan produksi dan dikurangi karyawannya, PHK,” kata Said.
Hingga kini, pihak Michelin belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan penghentian sementara proses PHK oleh pimpinan DPR maupun pernyataan serikat pekerja.
