Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai Presiden ke-2 RI Soeharto layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, menyusul perdebatan publik terkait rencana pemerintah memberikan penghargaan tersebut.
Menurut Muzani, Soeharto telah menyelesaikan seluruh proses hukum baik pidana maupun perdata, sehingga tidak ada lagi alasan konstitusional untuk menolak pemberian gelar itu.
“MPR melihat bahwa mantan presiden Soeharto telah selesai menjalani proses hukum, baik pidana maupun perdata. Karena itu, tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan atas jasa-jasanya,”
ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Ia menjelaskan, MPR periode 2019–2024 juga telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan kepada Soeharto. Dalam pandangan MPR, Soeharto dinilai berjasa besar bagi bangsa, terutama dalam menjaga stabilitas dan pembangunan nasional.
“Yang bersangkutan dianggap telah memberi kontribusi besar kepada bangsa dan negara. Maka tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberikan gelar tersebut,” lanjutnya.
Muzani juga menyinggung langkah serupa yang dilakukan terhadap Presiden pertama Soekarno dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia menyebut, TAP MPR yang dulu menyinggung nama-nama mereka telah dicabut dalam semangat rekonsiliasi nasional.
“Semua itu bagian dari upaya menjaga persatuan dan kebersamaan. MPR telah melakukan hal yang sama terhadap Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur,” ujarnya.
Dengan demikian, Muzani menegaskan tak ada lagi hambatan konstitusional bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menganugerahkan gelar pahlawan kepada Soeharto dan Gus Dur.
“MPR menganggap tidak ada handicap lagi. Ini bagian dari rekonsiliasi dan penghormatan terhadap jasa para pemimpin bangsa,” katanya.
Pernyataan Muzani muncul di tengah pro dan kontra publik mengenai rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, sosok yang dinilai sebagian kalangan memiliki jasa besar dalam pembangunan, namun juga meninggalkan jejak pelanggaran HAM dan korupsi yang panjang.
