Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyoroti fenomena global di mana kebijakan ekonomi kini kerap dijadikan senjata politik atau weaponization of economic policies. Merespons tantangan tersebut, Sugiono menegaskan bahwa diplomasi ekonomi akan menjadi inti dari kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2026.
Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, Sugiono menyebut batas antara ekonomi dan keamanan kini semakin kabur.
“Salah satu ciri yang paling menonjol dari dunia saat ini adalah semakin kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan. Kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi semakin sering digunakan sebagai instrumen geopolitik,” ujar Sugiono di Jakarta, Rabu (14/01).
Bentuk Direktorat Jenderal Baru
Guna memperkuat benteng ekonomi nasional melalui jalur diplomasi, Sugiono mengumumkan pembentukan unit kerja baru di tubuh Kementerian Luar Negeri, yakni Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan.
Langkah ini diambil untuk memberikan dukungan institusional yang lebih kuat dan strategi yang jelas.
“Saya menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan untuk menegaskan peran Kementerian Luar Negeri RI sebagai strategic enabler dan dalam melakukan debottlenecking berbagai isu ekonomi yang krusial,” tegasnya.
QRIS Mendunia hingga Gabung BRICS
Sugiono memaparkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia telah menorehkan capaian nyata, salah satunya perluasan penggunaan QRIS lintas negara. Layanan ini kini telah memfasilitasi transaksi di Thailand, Malaysia, Tiongkok, hingga Jepang.
Selain itu, diversifikasi mitra dagang terus digenjot untuk mengurangi risiko (de-risking) ketergantungan pada mitra tradisional. Langkah ini mencakup bergabungnya Indonesia dengan aliansi BRICS serta penyelesaian perjanjian dagang dengan pasar nontradisional.
“Kita juga akan menyelesaikan CEPA dengan Uni Eropa, Referential Trade Agreement dengan Mauritius, dan mendorong kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru di wilayah Afrika seperti Rwanda,” jelas Sugiono.
Diplomasi Dukung Makan Bergizi Gratis
Di sektor domestik, diplomasi ekonomi diarahkan untuk menopang program strategis Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan swasembada energi.
Sugiono mengungkapkan keberhasilan Indonesia menggalang kerja sama dengan School Meals Coalition untuk memberi makan lebih dari 55 juta penerima manfaat.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan sebuah kesadaran politik yang menegaskan bahwa pembangunan manusia adalah fondasi kekuatan nasional Indonesia,” pungkasnya.
