Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia mencapai hampir 4 juta orang per April 2026. Di tengah tingginya angka tersebut, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global yang berpotensi memperbesar angka putus sekolah.
“Dampak gejolak ekonomi global berpotensi memperlemah daya beli keluarga dan mengancam akses anak terhadap pendidikan. Upaya untuk mengantisipasi potensi peningkatan angka putus sekolah harus segera dilakukan,” kata Lestari dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6).
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 1 April 2026, jumlah ATS di Indonesia mencapai 3.966.858 anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Sementara itu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan sekitar 76 persen anak tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Anak Tidak Sekolah (ATS). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan regulasi tersebut menjadi landasan untuk menuntaskan persoalan ATS dengan target penyelesaian terhadap 645 ribu anak hingga 2045.
Menanggapi kondisi tersebut, Lestari menilai langkah memperluas akses pendidikan harus segera diperkuat dengan dukungan data yang akurat dan mutakhir agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Politikus yang akrab disapa Rerie itu mengapresiasi sejumlah program pemerintah, seperti sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan pendidikan inklusif berbasis masyarakat yang dirancang untuk memperluas akses belajar bagi anak-anak di berbagai daerah.
Namun, menurut Anggota Komisi X DPR RI tersebut, keberhasilan menekan angka ATS tidak dapat bergantung pada pemerintah pusat semata. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar setiap anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat kembali memperoleh hak belajarnya.
“Kolaborasi lintas sektor agar anak-anak yang tidak sekolah benar-benar dapat mengenyam pendidikan harus mampu diwujudkan,” ujarnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari dinas pendidikan hingga pemerintah desa, untuk bersama-sama memastikan akses pendidikan semakin mudah dijangkau masyarakat melalui langkah yang akuntabel dan tepat sasaran.
“Sekarang, saatnya kita bergerak bersama, memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan,” kata Rerie.
