Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (28/1) malam. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Presiden memberikan instruksi khusus agar pengelolaan sumber daya alam (SDA), terutama sektor mineral dan batu bara (minerba), digenjot untuk mendongkrak pendapatan negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara. Namun, kebijakan tersebut harus dirumuskan secara bijak agar tidak mematikan keberlanjutan dunia usaha.
“Bagaimana kita bisa memediasi agar pengelolaan sumber daya alam itu betul-betul berorientasinya pada penghasilan negara yang lebih baik, tapi juga harus bijak dengan pengusaha, kira-kira begitu,” ujar Bahlil usai pertemuan di Istana Kepresidenan.
Amanat Pasal 33 UUD 1945
Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM kini diminta segera merumuskan formulasi kebijakan yang tepat. Tujuannya adalah menyeimbangkan neraca keuntungan antara kepentingan negara dan stabilitas iklim investasi bagi pengusaha.
Presiden Prabowo, lanjut Bahlil, mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kita kan butuh pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Target Penerimaan Negara
Pemerintah terus melakukan kajian mendalam untuk memastikan pengelolaan SDA nasional berjalan di koridor yang tepat. Sebagai informasi, Kementerian ESDM sebelumnya telah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minerba dapat mencapai angka Rp134 triliun pada tahun 2026.
Optimalisasi tata kelola minerba ini diharapkan menjadi salah satu penopang utama pendanaan program-program strategis pemerintah demi kesejahteraan masyarakat luas.










