Gibran Berhenti Jadi Wapres, Pensiun Diperkirakan Rp22 Juta per Bulan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Setneg

Generasi.co, JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka tetap berhak menerima uang pensiun penuh meski berhenti dari jabatan Wakil Presiden sebelum menuntaskan satu periode masa jabatan. Besaran pensiun pokoknya mencapai Rp20 juta, dengan estimasi total sekitar Rp22 juta setelah ditambah tunjangan istri dan anak.

Head of Service and Membership PT Taspen (Persero) Tatan Hidayat memastikan, masa jabatan yang tidak mencapai satu periode tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima Gibran.

“Masa jabatan (yang tidak sampai satu periode) tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima Pak Gibran,” kata Tatan dikutip Senin (16/11/2026).

Menurut Tatan, hak pensiun Gibran mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1978. Pasal 6 ayat (1) mengatur presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

“Di samping pokok pensiun (Rp20 juta), tentu ada tambahan tunjangan istri dan tunjangan anak sehingga itu kalau diestimasi kurang lebih bisa Rp22 juta,” ungkap Tatan.

Penyaluran hak pensiun tersebut masih memerlukan pemenuhan persyaratan administratif. Tatan menyebut, pembayaran dapat dilakukan setelah terbit surat keputusan presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Gibran resmi berhenti dari jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11/2026). Dia menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena keinginan pribadi.

Selain uang pensiun, Gibran juga berhak memperoleh sejumlah fasilitas lain sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978. Ketentuan tersebut mencakup tunjangan, biaya kesehatan, rumah kediaman, kendaraan negara, hingga dukungan staf.

Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Sunny Ummul Firdaus menjelaskan, ketentuan fasilitas bagi mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 regulasi tersebut.

“Mengatur pensiun sebesar seratus persen gaji pokok terakhir, tunjangan tertentu, biaya kesehatan, rumah kediaman yang layak, kendaraan milik negara beserta pengemudinya, serta dukungan staf,” kata Sunny kepada Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).

Pasal 7 mengatur mantan presiden dan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri. Pemerintah turut menanggung biaya rumah tangga, termasuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi yang bersangkutan dan keluarganya.

Mantan presiden dan wakil presiden juga mendapat fasilitas rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Pemerintah menyediakan kendaraan milik negara berikut pengemudinya sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Adapun pembayaran pensiun, tunjangan, dan pembiayaan lainnya diberikan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dari jabatan.

Pemberian fasilitas tersebut dapat dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.

Selain fasilitas pensiun dan tempat tinggal, Gibran juga berhak memperoleh pengamanan negara. Ketentuan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2013.

Sunny menjelaskan, mantan wakil presiden beserta pasangan hidupnya memperoleh fasilitas pengamanan selama seumur hidup, baik di dalam maupun luar negeri.

Pengamanan tersebut meliputi pengamanan pribadi, instalasi, kegiatan, dan penyelamatan. Di dalam negeri, pelaksanaannya dilakukan Panglima TNI dengan koordinasi bersama Kapolri.

Sementara pengamanan di luar negeri diselenggarakan Panglima TNI dengan koordinasi bersama Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Pengamanan mantan presiden dan wakil presiden dilaksanakan Paspampres secara melekat dan terus-menerus.

Meski demikian, PP Nomor 59 Tahun 2013 juga memberikan hak kepada mantan presiden dan wakil presiden untuk menolak fasilitas pengamanan tersebut.