Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh bangsa dan pegiat antikorupsi di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1). Dalam pertemuan yang berlangsung selama lima jam tersebut, Prabowo menyampaikan komitmen kerasnya untuk memerangi oligarki yang merugikan negara.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa Presiden berjanji tidak akan pandang bulu dalam menindak pihak-pihak yang merusak sumber daya alam (SDA) Indonesia.
“Dia [Prabowo] menyampaikan, ‘Saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapan pun juga’. Mau ‘9 Naga’, dia sebut, siapapun dia akan mengejar dan tidak akan bernegosiasi,” ujar Samad menirukan ucapan Prabowo, dikutip Minggu (1/2).
Soroti Pelemahan KPK
Selain isu oligarki, diskusi tersebut juga membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pada tahun 2025 berada di angka 37. Prabowo sempat mempertanyakan mengapa taring KPK tidak setajam dahulu.
Merespons hal itu, Samad menjelaskan bahwa revisi UU KPK tahun 2019 menjadi biang keladi hilangnya independensi lembaga antirasuah tersebut karena kini berada di bawah rumpun eksekutif.
“Kalau kita merujuk UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen,” jelas Samad. Ia pun menyarankan empat fokus penindakan: penyuapan pejabat asing, perdagangan pengaruh (trading influence), peningkatan harta tak wajar (illicit enrichment), dan suap sektor swasta.
Reformasi Polri dan Sikap di Board of Peace
Pertemuan yang juga dihadiri oleh Menlu Sugiono, Mensesneg, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Mayjen (Purn) Zacky Makarim ini turut menyepakati urgensi reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Di sisi geopolitik, Prabowo mengklarifikasi posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump. Prabowo menegaskan keanggotaan Indonesia bukan harga mati.
“Artinya, kalau dalam perjalanannya ternyata menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza, Indonesia bisa keluar menarik diri kembali,” ungkap Samad.
Selain Abraham Samad, pertemuan ini juga dihadiri oleh peneliti senior BRIN Prof. Siti Zuhro dan sejumlah tokoh lainnya.
