Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), memberikan apresiasi kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangan 2024.
Namun, di balik apresiasi tersebut, HNW memberikan peringatan keras ( warning ) kepada BPKH agar tidak gegabah dalam menginvestasikan dana umat. Ia mendesak agar keamanan dana jemaah haji tetap menjadi prioritas mutlak di tengah gejolak pasar keuangan yang sedang terjadi.
HNW mengingatkan mandat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 2, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah dan kehati-hatian (prudence) sebelum mengejar asas manfaat.
“Target imbal hasil BPKH tahun 2026 sebesar 7,9 persen posisinya lebih tinggi dari realisasi 2025 dan dari suku bunga SBN 10 tahun. BPKH harus memastikan target ini realistis dan konsisten dengan profil risiko investasi BPKH yang harus mengutamakan perlindungan dana jemaah haji,” ujar HNW usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPKH, Rabu (4/2).
Soroti Gejolak Pasar Modal
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti instabilitas pasar keuangan, baik global maupun nasional. Ia menyinggung insiden Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami pembekuan perdagangan sementara (trading halt) selama dua hari beruntun pada 28 dan 29 Januari 2026.
Insiden tersebut bahkan berdampak pada mundurnya sejumlah petinggi otoritas pasar modal, mulai dari Ketua Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Ketua Dewan Komisioner OJK.
Data BPKH sendiri menunjukkan kinerja investasi yang belum ideal. Realisasi imbal hasil dana kelolaan haji pada 2025 tercatat hanya 6,86 persen, meleset dari target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebesar 7,60 persen.
Sektor investasi langsung juga masih minim, di mana realisasi 2025 baru menghasilkan sekitar Rp200 miliar, jauh di bawah target yang dipatok sebesar Rp746 miliar.
“Sehingga jika BPKH meningkatkan targetnya secara signifikan untuk tahun 2026 di tengah kondisi yang demikian, dikhawatirkan risiko yang dihadapi juga meningkat dan berimbas pada keberlangsungan dana jemaah haji. Hal ini harus dihindari,” tegasnya.
Dana Kelolaan Tergerus
Selain tantangan pasar, HNW juga menyoroti faktor internal yang menggerus Asset Under Management (AUM) atau dana kelolaan BPKH.
Berdasarkan laporan, penarikan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh Kementerian Agama pada 2025 untuk persiapan haji 2026 telah mengurangi dana kelolaan sekitar Rp2,76 triliun. Ditambah lagi, tingginya angka pembatalan haji reguler dan khusus turut menekan AUM sebesar Rp568 miliar.
Oleh karena itu, HNW mendorong Dewan Pengawas BPKH untuk memperkuat fungsi pengawasan secara konstruktif terhadap Badan Pelaksana. Tujuannya agar target imbal hasil yang optimistis tetap diimbangi dengan manajemen risiko yang ketat.
“Jemaah haji Indonesia menitipkan amanah dananya untuk dikelola oleh BPKH dengan harapan ketika tiba waktu keberangkatan, dana tersebut tersedia dengan nilai manfaat yang optimal,” pungkas HNW.










