Presiden Prabowo Subianto menepis anggapan miring yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. Ia menegaskan, dana untuk program tersebut bersumber dari efisiensi ketat terhadap pos-pos anggaran yang rawan bocor.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan gudang ketahanan pangan di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2).
“Kita laksanakan program ini, kita hadapi kampanye luar biasa, menjelek-jelekkan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin, kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi,” tegas Prabowo.
Pangkas Rapat Hotel dan Kunker
Prabowo merinci, penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran kegiatan yang dinilai tidak produktif dan seremonial belaka.
“Rapat-rapat di hotel luar kota, seminar, konferensi, dan kunjungan yang tidak bermanfaat. Ini yang kita hemat, uang ini yang kita alihkan untuk hal-hal seperti ini,” jelasnya.
Selain efisiensi, Kepala Negara juga menjamin disiplin fiskal tetap terjaga. Ia memastikan defisit anggaran tetap berada di bawah ambang batas aman yang ditetapkan undang-undang.
“Tiga persen defisit kita dari PDB (Produk Domestik Bruto), dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ,” ujarnya.
Setara 10 Kali Penduduk Singapura
Dalam kesempatan itu, Prabowo memaparkan capaian program MBG yang kini telah menyentuh angka 60 juta penerima manfaat setiap harinya. Berdasarkan laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, infrastruktur pendukung pun telah siap dengan 22.275 unit SPPG yang tersebar di 38 provinsi.
Prabowo lantas membandingkan skala masif program ini dengan populasi negara lain.
“Jumlah itu setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan tiap hari. Atau sama dengan 10 kali Singapura, atau dua kali Malaysia,” sebutnya.
Apresiasi Inisiatif Polri
Prabowo turut memberikan apresiasi khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya. Ia menilai Polri telah mengambil langkah progresif dengan mendukung program pemenuhan gizi, meski hal itu sekilas tampak di luar tugas pokok kepolisian.
Menurut Prabowo, definisi keamanan tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga membebaskan rakyat dari rasa lapar.
“Tugas pokok memimpin kepolisian sebagai penegak hukum, ya. Tetapi paham yang lebih besar adalah keamanan dan ketertiban masyarakat sesungguhnya adalah manakala rakyat merasa aman, bahagia, dan punya harapan. Keamanan yang pertama adalah aman dari lapar,” pungkasnya.
