Di tengah situasi dunia yang semakin terpolarisasi dan penuh ketidakpastian, Istana Merdeka kembali menjadi saksi sejarah sebuah pertemuan luar biasa. Pada Selasa malam, 3 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto menginisiasi sebuah forum dialog strategis yang mengumpulkan para pemikir dan mantan pemimpin bangsa. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi formal, melainkan sebuah upaya kolektif untuk merespons eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas.
Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, yang hadir dalam kesempatan tersebut, mengonfirmasi betapa seriusnya materi yang dibahas. Presiden Prabowo secara langsung memberikan pemaparan komprehensif atau update briefing mengenai dinamika internasional paling mutakhir. Fokus utama perbincangan tersebut tertuju pada eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran—sebuah babak baru perang yang dikhawatirkan akan meruntuhkan efektivitas tatanan global yang selama ini kita kenal.
Dalam perspektif pemerintah, situasi ini bukan sekadar konflik wilayah, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan dunia. Hassan Wirajuda mencatat bahwa Presiden Prabowo menyoroti betapa rapuhnya mandat internasional saat ini akibat tindakan sepihak (unilateralism) yang tidak memedulikan hukum global. Indonesia pun mulai berhitung secara cermat mengenai dampak berantai yang akan menyentuh lini domestik, terutama dari sisi ekonomi.
Pusat perhatian diskusi ini mencakup kalkulasi strategis mengenai durasi perang dan efek dominonya terhadap rantai pasok global, khususnya pasokan minyak dan gas bumi. “Kita berhitung semua efeknya terhadap kita dari sisi itu saja, tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan terlangsung,” ungkap Hassan dalam keterangannya kepada pers. Ketahanan energi nasional menjadi taruhan besar di tengah ketidakpastian jalur distribusi energi di kawasan Teluk.
Satu hal yang menjadi sorotan khusus adalah keberadaan Board of Peace (BoP). Forum ini mengevaluasi kembali efektivitas BoP di tengah berkecamuknya perang di Iran. Muncul pertanyaan strategis: apakah mandat dewan perdamaian tersebut masih memiliki taji atau justru akan melemah akibat polarisasi kekuatan besar? Pemerintah menegaskan akan menghitung ulang posisi strategis Indonesia dalam mekanisme tersebut berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.
Keseriusan diskusi ini tecermin dari deretan tokoh yang hadir melingkari meja bundar Istana. Presiden Prabowo menunjukkan inklusivitas kepemimpinannya dengan merangkul para pendahulu, di antaranya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tak ketinggalan, para mantan Wakil Presiden pun hadir memberikan buah pikiran, mulai dari Ma’ruf Amin, Jusuf Kalla, hingga Boediono.
Sinergi ini semakin kuat dengan hadirnya para mantan Menteri Luar Negeri yang kenyang akan pengalaman diplomasi, para ketua umum partai koalisi, serta para pemimpin dunia usaha. Kehadiran Ketua Umum KADIN Anindya Bakrie, Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani, dan Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, menandakan bahwa tantangan geopolitik ini sedang dihadapi dengan pendekatan “Indonesia Incorporated”—sebuah kesatuan antara politik, keamanan, dan ekonomi.
Langkah Presiden Prabowo membuka ruang komunikasi yang sangat terbuka bagi para tokoh nasional ini mengirimkan pesan kuat ke dunia internasional: Indonesia memilih jalur dialog daripada konfrontasi. Di saat negara-negara lain terjebak dalam sentimen blok, Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa yang tenang, solid di dalam negeri, namun tetap konstruktif dan berdaya tawar tinggi di panggung global. Inilah manifestasi dari sebuah kepemimpinan yang menyadari bahwa persatuan nasional adalah modal utama dalam menghadapi badai global.










