JAKARTA, Generasi.co — Amanat Konstitusi UUD 1945 untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia” kini tengah diuji oleh ketegangan ribuan kilometer jauhnya. Konflik terbuka antara koalisi Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran bukan lagi sekadar berita luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas domestik Indonesia.
Dalam diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12 bertema “Nuklir atau Pergantian Rezim?” pada Rabu (4/3/2026), Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat. “Amanat untuk melindungi bangsa dan ikut perdamaian dunia mesti menjadi kompas utama pengambil keputusan dalam menyikapi dampak perang ini,” ujar sosok yang akrab disapa Rerie tersebut.
Misi Terselubung: Bukan Nuklir, Tapi Rezim?
Para pakar hubungan internasional yang hadir dalam diskusi tersebut mencium adanya pergeseran motif serangan AS. Duta Besar RI untuk Iran periode 2012–2016, Dian Wirengjurit, menilai alasan “ancaman nuklir” yang digaungkan AS hanya dalih. Menurutnya, AS sedang berupaya melakukan paksa pergantian rezim (regime change).
Ketua Departemen HI UI, Broto Wardoyo, menambahkan bahwa pola serangan AS sudah terbaca sejak Juni 2025 (menyasak fasilitas nuklir) hingga serangan Februari 2026 yang secara spesifik menargetkan struktur komando militer untuk melumpuhkan kepemimpinan Iran. Namun, upaya ini dinilai sulit karena struktur kekuasaan di Iran sangat mengakar.
Selat Hormuz: Urat Nadi yang Terancam Putus
Dari sisi ekonomi, Indonesia berada di zona merah. Ekonom UGM, Denni Puspa Purbasari, mengingatkan bahwa perang ini sangat terkait dengan Selat Hormuz, jalur logistik minyak paling krusial di dunia.
Jika blokade terjadi, dampaknya terhadap Indonesia akan bersifat sistemik:
- Lonjakan Harga Minyak: Diperkirakan naik 8% hingga 10% di awal perang, dan akan jauh lebih tinggi jika konflik berlarut.
- Efek Domino Domestik: Tekanan hebat pada inflasi, nilai tukar Rupiah, neraca perdagangan, hingga ruang fiskal APBN.
- Logistik: Biaya kirim barang melonjak drastis yang berujung pada naiknya harga barang kebutuhan pokok.
Lebaran 2026 di Tengah Ketidakpastian
Sentimen publik pun mulai bergejolak. Wartawan senior Usman Kansong menyoroti kecemasan masyarakat Indonesia yang tengah bersiap menyambut Lebaran. Isu ketersediaan BBM untuk mudik menjadi pertanyaan paling sensitif saat ini.
Usman menyarankan langkah radikal namun perlu:
- Transparansi Presiden: Membangun solidaritas dengan menjelaskan mitigasi ekonomi secara jujur kepada rakyat.
- Realiokasi Anggaran: Mempertimbangkan pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis untuk memperkuat subsidi BBM agar harga tetap terjangkau.
- Sikap Diplomatik: Mengusulkan Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) sebagai bentuk protes atau penyesuaian strategi luar negeri.
Kesimpulan: Ketahanan Domestik Adalah Kunci
Indonesia tidak bisa menghentikan perang di Timur Tengah sendirian, namun Indonesia bisa memperkuat “benteng” di dalam negeri. Fokus utama saat ini adalah melindungi kelompok masyarakat rentan yang paling pertama akan terhimpit oleh gejolak ekonomi global ini.
Analisis Dampak bagi Indonesia
| Sektor | Dampak Potensial | Langkah Mitigasi |
| Energi | Kelangkaan & Kenaikan Harga BBM | Diversifikasi impor & Pembangunan storage |
| Moneter | Rupiah melemah terhadap Dollar AS | Intervensi BI & Penjagaan cadangan devisa |
| Sosial | Pesimisme & Kecemasan Mudik | Komunikasi publik yang transparan & jujur |
| Fiskal | Beban subsidi membengkak | Realokasi anggaran non-prioritas |
