Pecah Kebuntuan 22 Tahun: Lestari Moerdijat Desak RUU PPRT Segera Disahkan Demi Lindungi Wong Cilik dari Badai Ekonomi

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat/Ist.

JAKARTA, Generasi.co — Di tengah bayang-bayang gejolak ekonomi global akibat konflik Amerika Serikat dan Iran, perlindungan terhadap kelompok marginal menjadi harga mati. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah mandat konstitusi yang tidak boleh lagi ditunda.

Menurut sosok yang akrab disapa Rerie ini, pekerja rumah tangga (PRT) adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak domino dari ketidakstabilan ekonomi saat ini. Pengesahan undang-undang ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan langkah nyata negara dalam membangun benteng perlindungan bagi rakyatnya.

“Segera mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang merupakan bagian dari realisasi membangun sistem perlindungan bagi kelompok marginal yang paling terdampak dalam dinamika gejolak ekonomi saat ini,” tegas Rerie dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/3/2026).

Lampu Hijau dari Parlemen: Dimulainya Public Hearing

Kabar baik datang dari Senayan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR segera memulai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau public hearing terkait RUU PPRT dan RUU Ketenagakerjaan sejak Selasa (3/3).

Langkah ini menandai babak baru setelah draf regulasi ini “tertidur” selama 22 tahun sejak pertama kali diajukan pada 2004. DPR bersepakat untuk melibatkan penuh elemen masyarakat, mulai dari serikat buruh hingga asosiasi pengusaha, guna memastikan UU ini inklusif dan adil bagi semua pihak.

Data Kelam: 3.308 Kasus Kekerasan Menanti Keadilan

Urgensi UU PPRT didorong oleh fakta pahit di lapangan. Data dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mencatat sebanyak 3.308 laporan kasus kekerasan menimpa PRT sepanjang periode 2021–2024.

Bagi Rerie, angka ribuan kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi nurani kolektif bangsa. “Angka tersebut harus mampu memicu kepedulian bersama untuk segera mengatasinya dengan memberi perlindungan yang menyeluruh,” tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.

Solidaritas di Tengah Krisis Geopolitik

Dampak perang AS-Iran kini mulai merembet ke urusan dapur domestik Indonesia. Saat inflasi mengintai dan daya beli terancam, kelompok pekerja domestik seringkali menjadi yang pertama terabaikan. Rerie mendorong semua pihak untuk menumbuhkan semangat solidaritas nasional.

Menyegerakan UU PPRT adalah solusi konkret agar negara hadir secara fisik dan hukum bagi mereka yang selama ini bekerja di balik pintu-pintu rumah, namun seringkali tak terlindungi oleh hukum formal.