Bogor, Generasi.co — Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilainya masih jauh dari kata produktif dan efisien. Secara blak-blakan, Kepala Negara menyoroti kelakuan sejumlah kepala daerah yang menghamburkan uang rakyat untuk fasilitas mewah, salah satunya pengadaan mobil dinas yang harganya menembus angka miliaran rupiah.
Kekecewaan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi diskusi bersama jurnalis di kediamannya di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dirilis oleh Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI pada Kamis (19/3/2026).
“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8 miliar,” sentil Prabowo tegas.
Bandingkan dengan Maung Kepresidenan Buatan Lokal
Sebagai bentuk ironi, Presiden Prabowo membandingkan tunggangan mewah para kepala daerah tersebut dengan kendaraan dinas kepresidenan miliknya, yakni Pindad Maung. Ia menegaskan kebanggaannya menggunakan produk dalam negeri yang harganya jauh lebih terjangkau namun tetap fungsional dan aman.
“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti-peluru, mungkin jadi 1 miliar, tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” ungkapnya.
Sentil Anggaran Jembatan Desa dan Sindir ‘Kunker’ Berkedok
Lebih jauh, Prabowo menyayangkan prioritas anggaran di daerah yang sering kali meleset dari kebutuhan dasar masyarakat. Ia mencontohkan kasus infrastruktur vital seperti jembatan desa yang dibiarkan rusak, sehingga rakyat harus menjerit agar pemerintah pusat turun tangan.
Kepala Negara secara terbuka mempertanyakan ke mana larinya alokasi Dana Desa serta anggaran di tingkat bupati dan gubernur.
- Tuntutan Transparansi: “Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ujarnya.
- Stop Kunker Tak Penting: Prabowo juga memperingatkan para pejabat daerah untuk menghentikan kebiasaan menghamburkan anggaran lewat modus kunjungan kerja (kunker) yang tidak berdampak pada rakyat. “Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?”
Menutup pernyataannya, Prabowo kembali mengingatkan muruah utama seorang pemimpin daerah adalah menjadi pelayan masyarakat, bukan sekadar mesin penghabis anggaran. “Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” pungkasnya.
