Efek Domino Krisis Minyak: Prabowo Pangkas Anggaran Ratusan Triliun, Jatah Makan Bergizi Diusulkan Turun

Presiden Prabowo Bahas Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Ekonomi Global bersama DEN dan Sejumlah Menteri/Presiden RI

Jakarta, Generasi.co — Eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia memaksa pemerintah Indonesia memutar otak demi menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas memilih jalur efisiensi besar-besaran ketimbang membiarkan defisit fiskal jebol akibat lonjakan subsidi energi.

Dalam diskusi bertajuk “Presiden Prabowo Menjawab” bersama sejumlah pakar dan jurnalis baru-baru ini, Kepala Negara memastikan pemerintah memiliki bantalan dana yang cukup berkat langkah penghematan agresif sejak awal masa jabatannya.

Klaim Efisiensi Tembus Rp881 Triliun

Menjawab pertanyaan jurnalis Najwa Shihab terkait terbatasnya ruang fiskal, Prabowo menepis anggapan bahwa negara akan kehabisan uang. Ia justru menyoroti masifnya potensi kebocoran anggaran yang kini berhasil diselamatkan dan direalokasi untuk program produktif.

“Uang kita ada di mana-mana. Saya sudah ceritakan, di awal pemerintahan saya bisa hemat Rp300 triliun, di akhir (tahun) pertama another Rp500 triliun,” urai Prabowo.

Untuk menekan pembengkakan subsidi, pemerintah juga mempercepat transisi energi dengan menurunkan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) fosil dan menggenjot penggunaan biodiesel. “Ya masa kita duduk diam? Kita lakukan segala upaya,” tegasnya.

Pernyataan Presiden diperkuat oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia merinci bahwa total anggaran yang sudah direalokasi mencapai kisaran Rp800 triliun (setara US$70 miliar). Di luar angka fantastis tersebut, instruksi terbaru Presiden membuahkan tambahan efisiensi segar sebesar Rp81 triliun.

Usulan BGN: Pangkas Jatah MBG Jadi 5 Hari, Hemat Rp40 Triliun

Gelombang efisiensi ini rupanya turut menyentuh program unggulan kabinet, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya usulan pemangkasan hari penyaluran MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Guna meredam risiko tekanan ekonomi global, BGN mengusulkan jatah MBG yang awalnya dibagikan 6 hari dalam sepekan, disunat menjadi hanya 5 hari (tanpa penyaluran di hari Sabtu).

Berikut adalah fakta-fakta terkait usulan pemangkasan MBG:

  • Inisiatif Mandiri BGN: Menkeu menegaskan pemangkasan ini murni inisiatif BGN untuk beradaptasi dengan krisis, bukan instruksi pemotongan dari Kementerian Keuangan.
  • Potensi Penghematan: Jika skema 5 hari kerja diterapkan sepanjang tahun, negara dapat menghemat anggaran hingga Rp40 triliun.
  • Belum Masuk Hitungan Final: Angka penghematan Rp40 triliun ini belum dimasukkan ke dalam total efisiensi Rp81 triliun yang telah dilaporkan kepada Presiden.

“Sabtu diberhentikan kalau nggak salah. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, enggak. BGN juga melakukan efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini,” jelas Menkeu Purbaya di kantornya, Rabu (25/3/2026).

Meski potensinya sangat besar, Purbaya menggarisbawahi bahwa skema ini baru sebatas usulan di tingkat rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keputusan final (knock on the table) akan sangat bergantung pada lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan langsung dari BGN.