Jakarta, Generasi.co — Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengambil langkah tegas menyikapi polemik pengadaan sepeda motor listrik (molis) senilai Rp42 juta per unit oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menkeu memastikan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengucurkan anggaran untuk pembelian kendaraan operasional tersebut pada tahun 2026.
Purbaya menjelaskan bahwa pengadaan 21.000 unit motor listrik berlogo BGN yang belakangan disorot publik itu sepenuhnya menggunakan pos anggaran tahun 2025. Begitu mengetahui besaran alokasi dana tersebut, Purbaya mengaku langsung turun tangan untuk memangkasnya.
“Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Ketika tahu, saya potong anggarannya!” tegas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Respons Isu Viral di Media Sosial
Polemik kendaraan operasional ini mencuat ke ruang publik setelah sebuah video yang memperlihatkan puluhan unit motor listrik berlogo BGN viral di platform TikTok. Dalam unggahan akun @NOVIR007 pada Senin (6/4/2026), dinarasikan bahwa terdapat 70.000 unit motor yang dialokasikan khusus untuk wilayah Jawa Barat saja.
Publik pun mempertanyakan urgensi dan nilai pengadaan armada tersebut di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Merespons keriuhan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa unit-unit tersebut memang aset BGN. Kendaraan itu diklaim dibeli di bawah harga pasar dan diperuntukkan sebagai kendaraan operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pastikan Pembelian 2026 Nol Unit
Meski pengadaan tahun lalu telah berjalan, Menkeu Purbaya memberikan garansi bahwa tidak akan ada lagi pembelian lanjutan di tahun ini. Terkait status pembayaran puluhan ribu unit yang sudah terlanjur dipesan dari anggaran 2025, Purbaya menyerahkan hal teknis tersebut kepada pihak BGN.
“Ya kan (21.000 motor listrik pakai) anggaran tahun lalu, pasti sudah bayar mereka itu. Tanya saja ke Ketua BGN gimana statusnya. Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya kalau enggak salah, saya harus tanya Dirjen Anggaran lagi,” pungkas Menkeu.
Langkah pemotongan anggaran ini menjadi sinyal keras dari Kementerian Keuangan untuk memastikan efisiensi fiskal, khususnya pada program-program baru yang menyedot perhatian dan uang pajak masyarakat luas.
