JAKARTA, Generasi.co — Sejumlah kebijakan ekonomi teranyar Pemerintah Indonesia tampaknya mulai membuat para investor kelas kakap gerah. Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce / Kadin China) secara terbuka melayangkan protes terkait rentetan regulasi baru yang dinilai membebani likuiditas dan operasional dunia usaha di tanah air.
Merespons riak tersebut, tiga menteri strategis di bidang ekonomi langsung “turun gunung” dan menggelar rapat koordinasi bersama Duta Besar Tiongkok di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5/2026) sore. Ketiga pejabat tersebut adalah:
- Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
- Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani
- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
Tiga Poin Regulasi RI yang Diprotes Pengusaha China
Berdasarkan dokumen surat keluhan yang beredar dan ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, para pengusaha asal Negeri Tirai Bambu tersebut menyoroti beberapa kebijakan krusial yang dianggap merugikan iklim investasi:
- Aturan Retensi DHE SDA 50%: Kebijakan yang mewajibkan eksportir menempatkan 50% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di bank milik negara (Himbara) selama minimal satu tahun. Aturan ini diprotes keras karena dianggap “menggembok” dana segar dan mengganggu stabilitas likuiditas internal perusahaan.
- Kenaikan Royalti dan Bea Keluar: Rencana pemerintah untuk mengerek tarif royalti komoditas mineral dan batu bara (minerba), yang dinilai akan otomatis membengkakkan biaya produksi sektor pertambangan serta industri hilirisasi nikel.
- Ketidakpastian Pasokan Bahan Baku: Investor menuntut kepastian dan jaminan suplai jangka panjang untuk komoditas mentah penopang hilirisasi, seperti nikel dan bauksit.
Menkeu Purbaya: “Ada Keluhan, Ya Kita Dengerin”
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa Kadin China telah mengirimkan surat resmi berisi nota keberatan kepada Presiden Prabowo. Alih-alih bersikap defensif, Purbaya memilih pendekatan pragmatis untuk menampung keluhan para pemegang modal tersebut.
“Ini kan dengan pengusaha China, barusan. Ya, menangkap masalah-masalah yang mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan mereka. Dan ya sudah, kita dengerin. Kalau kita bisa pecahkan, kita pecahkan. Ada banyak Kadin-nya China sini yang bikin surat ke Presiden,” ujar Purbaya usai pertemuan.
Bahlil Klaim Hanya Evaluasi Rutin, Bukan “Kebakaran Jenggot”
Di tempat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tetap berupaya mencari titik tengah (win-win solution) agar perusahaan investasi bisa tetap bertahan (survive) tanpa harus memangkas hak pendapatan negara. Terkait pasokan bauksit dan nikel, Bahlil menjamin bahwa rantai pasok dalam negeri aman terkendali.
Namun, saat dicecar awak media mengenai apakah rapat mendadak tiga menteri ini merupakan bentuk kepanikan akibat bocornya surat protes Kadin China, Bahlil langsung menepis anggapan tersebut.
Mantan Menteri Investasi itu mengklaim pertemuan ini hanyalah agenda berkala yang biasa ia lakukan untuk mengawal jalannya proyek hilirisasi.
“Enggak ada (tindak lanjut surat keluhan). Saya tidak menganggap itu. Saya kan rutin aja, kita waktu Menteri Investasi kan suka melakukan evaluasi per 4 bulan, per 6 bulan. Komunikasi kita berjalan dengan baik,” pungkas Bahlil.
