Prabowo Turun Gunung Bahas Ekonomi Makro di Paripurna, PDIP Curiga Ada “Situasi Khusus”

Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo

JAKARTA, Generasi.co — Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) pagi ini memicu reaksi tak terduga dari Senayan. Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengaku terkejut dengan langkah tidak biasa yang diambil oleh Kepala Negara tersebut.

Pasalnya, penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) biasanya cukup dimandatkan kepada Menteri Keuangan. Kehadiran langsung seorang presiden untuk urusan ini dinilai sebagai sebuah anomali.

Terkejut dan Menduga Ada Situasi Spesifik

Andreas secara terang-terangan menyatakan keheranannya setelah menerima undangan rapat paripurna yang mencantumkan nama Presiden sebagai penyampai materi. Selama rekam jejaknya duduk di kursi dewan, ia mengaku baru kali ini melihat presiden turun tangan langsung ke forum paripurna untuk urusan teknis ekonomi makro.

“Iya, surprised, saya juga terkejut. Memperoleh undangan rapat paripurna dengan pesan bahwa presiden akan hadir. Selama jadi DPR RI rasanya baru sekali ini presiden langsung turun tangan,” ungkap Andreas saat dihubungi, Rabu (20/5/2026).

Merespons langkah anomali ini, politisi PDIP tersebut menduga ada urgensi tertentu yang mendasari keputusan Presiden Prabowo.

  • Bukan Kondisi Normal: “Dugaan saya, pasti ini karena situasi khusus. Karena kalau situasi biasa-biasa saja, situasi normal, seharusnya presiden cukup menugaskan Menkeu,” tegasnya.

Desakan Pemaparan Kondisi Riil Ekonomi

Terlepas dari rasa penasarannya, Andreas berharap kehadiran Prabowo membawa angin segar dan kejelasan bagi publik. Ia mendesak agar Presiden menggunakan momentum langka ini untuk memaparkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia secara jujur, riil, dan objektif.

Hal ini dinilai sangat krusial, tidak hanya bagi para perumus kebijakan, tetapi juga sebagai jangkar kepastian bagi para pelaku pasar di tengah tekanan ekonomi global.

“Pak Prabowo perlu menyampaikan situasi riil yang memberikan harapan. Karena penyampaian kerangka ekonomi makro ini penting untuk menjadi acuan para pelaku ekonomi, para investor,” ujar Andreas.

Kehadiran Perdana yang Dikonfirmasi Pimpinan DPR

Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 ini memang telah dikonfirmasi akan menjadi panggung perdana bagi Presiden Prabowo untuk memaparkan draf awal penyusunan APBN.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, telah mengonfirmasi keabsahan agenda tersebut. Politikus Partai NasDem itu membenarkan bahwa Presiden Prabowo akan mengambil alih mimbar utama untuk membacakan KEM dan PPKF.

“Ya, rencananya seperti itu. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden. Ya, yang saya tahu (ini perdana),” tutur Saan pada Selasa (19/5/2026) kemarin.