Jakarta, Generasi.co — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026). Rapat strategis ini berfokus pada pemantapan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan skema tata niaga ekspor komoditas strategis yang dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Juni mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan laporan komprehensif kepada Kepala Negara terkait kesiapan regulasi di lapangan.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya usai pertemuan di kompleks Istana.
Ekspor Komoditas Strategis via PT Danantara & Regulasi Pendukung
Selain kebijakan DHE, pemerintah juga tengah mematangkan skema ekspor untuk komoditas strategis andalan nasional, seperti Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy. Nantinya, pelaksanaan ekspor komoditas ini akan diintegrasikan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Guna memastikan kebijakan ini berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi, Menko Perekonomian menegaskan bahwa seluruh instrumen regulasi akan dirampungkan sebelum tenggat waktu.
- Sinergi Lintas Otoritas: Aturan turunan dan teknis tengah diselesaikan secara paralel oleh Kementerian Perdagangan (Permendag), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
- Sosialisasi Masif: Pemerintah langsung bergerak cepat melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pengusaha pada Kamis (21/5) sore pukul 16.00 WIB, agar seluruh pelaku industri memahami arah kebijakan baru secara utuh.
Pesan Menko Airlangga: Investor Asing Diminta Tetap Tenang
Menyikapi peran baru PT Danantara Sumber Daya Indonesia dalam rantai ekspor, Airlangga meminta para investor asing dan pelaku pasar untuk tidak panik. Ia menjamin bahwa mekanisme ini tidak akan mematikan operasional perusahaan yang sudah berjalan.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya. Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelas Airlangga.
Sistem pelaporan terpusat ini dirancang agar pemerintah dapat memantau dengan presisi arus devisa negara, sementara proses fine-tuning (penyesuaian sistem) selama tiga bulan pertama akan memastikan transisi berjalan tanpa merugikan iklim usaha.
Jaga Ekonomi dari Badai Global: WFH Diperpanjang 2 Bulan
Di luar isu ekspor, rapat bersama Presiden Prabowo tersebut juga membahas langkah-langkah mitigasi untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional dari guncangan geopolitik dan ketidakpastian global, terutama akibat perang yang belum mereda.
Sebagai respons taktis, pemerintah memutuskan sejumlah insentif dan pelonggaran, di antaranya:
- Perpanjangan Kebijakan Work From Home (WFH): Diberlakukan untuk dua bulan ke depan guna menjaga efisiensi dan adaptasi dunia kerja di tengah dinamika saat ini.
- Insentif Kuartal Kedua: Penyiapan paket stimulus ekonomi khusus untuk mendorong daya beli dan pergerakan roda ekonomi domestik.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” pungkas Airlangga.
Rangkaian kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintahan Prabowo dalam melindungi stabilitas fondasi ekonomi nasional, memastikan cadangan devisa tetap kuat di dalam negeri, dan menjaga kepercayaan penuh dari para pelaku pasar.
