Pemerintah mengklaim sekitar 80 persen sistem GovTech nasional telah terhubung, dengan data dari delapan kementerian dan lembaga utama kini terintegrasi dalam satu platform berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem tersebut diproyeksikan menjadi tulang punggung transformasi digital pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan penerimaan negara.
Perkembangan itu dilaporkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, integrasi data lintas kementerian dan lembaga mulai berjalan sejak 1 Juni 2026. Seluruh data yang terkumpul kini dibersihkan dan dianalisis menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan akurasi serta efektivitas pengambilan kebijakan.
“Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit,” ujar Luhut.
Ia menilai GovTech akan menjadi salah satu fondasi penting pemerintahan Presiden Prabowo karena memungkinkan seluruh data pemerintah terintegrasi dan lebih mudah diawasi.
Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, sistem tersebut juga disiapkan untuk memperluas basis pajak melalui pembinaan UMKM yang lebih terarah. Menurut Luhut, seluruh data nantinya akan terkoneksi dengan National Single Window di Kementerian Keuangan.
“Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan GovTech masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak,” katanya.
Luhut memperkirakan langkah tersebut dapat mendorong rasio pajak Indonesia meningkat dari sekitar 9 persen menjadi 12 hingga 13 persen secara bertahap.
“Kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12-13 persen over time dan dari situ juga penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan pengembangan GovTech dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang sudah ada, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara, serta dikerjakan oleh talenta digital dalam negeri.
Saat ini pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota. Jika berhasil, sistem tersebut akan diterapkan secara nasional mulai Oktober 2026.
“Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” kata Luhut.
Dalam pertemuan itu, Luhut juga melaporkan arahan Presiden Prabowo terkait pengembangan International Financial Center dan skema family office untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.
Di bidang pelayanan publik, pemerintah juga menyiapkan digital single ID yang ditargetkan mulai hadir pada akhir 2026. Sistem identitas digital terpadu tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial dan berbagai transfer langsung pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted,” ujar Luhut.
Menurut dia, integrasi data berbasis AI juga berpotensi menghemat anggaran subsidi dan bantuan sosial karena penyalurannya dilakukan langsung kepada penerima yang berhak.
Luhut menegaskan transformasi digital yang tengah dibangun merupakan langkah besar menuju pemerintahan modern berbasis data dan kecerdasan buatan. Ia bahkan menyebut Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara berpenduduk besar pertama yang menerapkan digitalisasi pemerintahan berbasis AI secara menyeluruh.
“Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan, yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” katanya.
