Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dihentikan begitu saja karena merupakan bagian dari janji politik Presiden Prabowo Subianto yang telah mendapat mandat rakyat melalui Pemilihan Presiden 2024.
Menurut Qodari, program MBG merupakan salah satu visi dan program prioritas yang secara konsisten disampaikan Prabowo kepada masyarakat sejak masa kampanye. Karena itu, pemerintah berkewajiban menjalankannya setelah memperoleh dukungan mayoritas pemilih.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” kata Qodari, Rabu (17/6).
Ia menilai tuntutan agar pemerintah menghentikan program MBG merupakan langkah yang keliru karena program tersebut menjadi salah satu dasar dukungan publik kepada Prabowo saat pemilihan presiden.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” ujar Qodari.
Qodari menjelaskan, MBG dirancang untuk mengatasi persoalan gizi yang masih dialami sebagian anak-anak dan balita di Indonesia. Menurutnya, masalah gizi berpotensi memengaruhi tumbuh kembang generasi muda apabila tidak ditangani secara serius.
Meski pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, kata dia, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan program yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah, lanjut Qodari, tetap membuka ruang evaluasi dan menerima berbagai masukan guna memperbaiki tata kelola program agar berjalan lebih efektif.
Selain MBG, ia menyebut sejumlah program pemerintahan Prabowo juga dirancang untuk menjawab berbagai persoalan nasional. Di antaranya upaya menghentikan praktik kecurangan dalam ekspor sumber daya alam strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu, serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan melalui program Sekolah Rakyat.
Menurut Qodari, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi bangsa yang tengah dijalankan pemerintah.
Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk merealisasikan program-program yang telah dijanjikan selama masa kampanye.
“Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan,” katanya.
