Partai Gerindra menilai pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak perlu dilakukan dengan menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut partai pendukung pemerintah itu, evaluasi dan perbaikan dapat berjalan bersamaan dengan pelaksanaan program.
Juru Bicara Gerindra Bahtra Banong mengatakan pembenahan di tubuh BGN harus dilakukan secara simultan tanpa mengganggu distribusi manfaat kepada masyarakat.
“Saya pikir ini secara simultan dilakukan ya bahwa programnya tetap jalan bahwa di sana ada pembenahan, ya harus terutama terkait soal yang menyangkut sasaran penerima manfaatnya,” kata Bahtra dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (16/6/2026).
Menurut dia, perbaikan data penerima manfaat akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran. Setelah jumlah dan kategori penerima ditetapkan secara lebih tepat, penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Bahtra mencontohkan penjelasan Wakil Ketua BGN mengenai pengurangan jumlah penerima manfaat. Menurutnya, kelompok yang paling rentan harus diprioritaskan lebih dahulu.
“Misalnya, penerima siswa SMA yang selama ini dianggap bahwa ada kelompok yang betul-betul rentan membutuhkan, itu artinya diprioritaskan dulu yang membutuhkan itu,” ujarnya.
Ia juga menilai distribusi program perlu diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi sekolah dan wilayah penerima manfaat.
“Terus kemudian belum lagi daerah-daerah yang dianggap bahwa kan ada juga sekolah-sekolah yang mungkin secara finansial siswa di sekolah tersebut lebih mampu, artinya kan itu juga seharusnya harus dialihkan ke betul-betul yang menjadi tempat yang prioritas,” katanya.
Bahtra menegaskan evaluasi yang terus dilakukan BGN akan menghasilkan penghematan anggaran sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran program.
Pandangan berbeda disampaikan anggota Koalisi MBG Watch, Agus Sarwono. Dalam dialog yang sama, Agus kembali mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara untuk memperbaiki desain dan sasaran program.
“Menurut kami yang paling utama di sini adalah bagaimana agar program ini bukan hanya tepat sasaran, tapi juga efektif dan juga efisien. Maka tawaran strategisnya adalah hentikan dulu programnya, tentukan penerima manfaat berdasarkan level kemiskinan,” kata Agus.
Ia mengusulkan agar pemerintah menggunakan basis data terpadu kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial sebagai rujukan utama dalam menentukan penerima manfaat, dengan prioritas pada kelompok desil ekonomi terbawah.
Selain itu, Agus menilai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlu menjadi fokus program. Namun, menurutnya, pemerintah juga harus memperhitungkan tingginya biaya logistik dan produksi di kawasan tersebut.
“Kenapa? Karena transport dan seterusnya, karena kita membayangkan kalau ini daerah terluar maka mobilisasi logistik atau bahan baku buat dapur itu juga tidak mudah dan juga tidak murah,” ujarnya.
Agus menilai pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan ukuran keberhasilan dan tujuan utama program MBG sebelum memperluas cakupan penerima manfaat.
“Ini untuk menyasar siapa? Warga terdampak miskin atau warga yang memang rentan miskin atau memang diintervensi soal gizinya,” tuturnya.
