Generasi.co, Jakarta – Amnesty International menyatakan lebih dari 500 orang yang diyakini sebagian besar merupakan pengungsi Rohingya dikhawatirkan meninggal dunia setelah dua kapal yang mereka tumpangi dilaporkan tenggelam di lepas pantai Myanmar pada akhir Juni hingga awal Juli 2026.
Peneliti Amnesty International untuk Myanmar, Joe Freeman, mengatakan tragedi tersebut mencerminkan semakin sempitnya pilihan yang dihadapi komunitas Rohingya akibat bertahun-tahun mengalami penganiayaan, tanpa kewarganegaraan, konflik, dan krisis kemanusiaan.
“Laporan ini menjadi pengingat yang menyayat hati tentang pilihan-pilihan yang semakin putus asa yang dihadapi banyak Rohingya saat ini. Orang tidak mempertaruhkan nyawa di laut kecuali alternatif yang mereka hadapi jauh lebih buruk,” kata Freeman, dikutip melalui Amnesty International.
Menurut dia, perjalanan laut yang ditempuh para pengungsi selalu berisiko tinggi. Namun, pelayaran yang dilakukan pada musim monsun, ketika kondisi laut lebih buruk dari biasanya, menunjukkan besarnya risiko yang rela mereka ambil untuk keluar dari situasi di kamp-kamp pengungsi Bangladesh maupun di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Freeman mengatakan keluarga Rohingya di Bangladesh masih menghadapi keterbatasan bantuan kemanusiaan, akses pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Mereka juga menghadapi ancaman perekrutan paksa oleh kelompok bersenjata serta penculikan oleh kelompok kriminal untuk meminta tebusan.
Sementara di Myanmar, sebagian besar wilayah Rakhine kini berada di bawah kendali Arakan Army. Amnesty International menyebut kelompok tersebut diduga memanfaatkan warga Rohingya sebagai tenaga kerja paksa, sehingga memperkuat kondisi yang disebut menyerupai sistem apartheid yang sebelumnya dibentuk militer Myanmar.
Amnesty International menilai tragedi di laut tersebut menunjukkan perlunya solusi jangka panjang bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh maupun Myanmar. Organisasi itu mendesak pemerintah di kawasan memperkuat operasi pencarian dan penyelamatan, memberikan perlindungan kepada para pencari suaka, serta bekerja sama mengakhiri siklus pengabaian terhadap komunitas Rohingya.
Freeman juga meminta tragedi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah Bangladesh dan komunitas internasional agar tidak memaksakan pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar.
“Situasi di Negara Bagian Rakhine belum memungkinkan untuk pemulangan yang aman dan bermartabat, sementara orang-orang terus melarikan diri dari wilayah yang ingin menjadi tujuan repatriasi paksa oleh pemerintah Bangladesh,” ujarnya.
Berdasarkan laporan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dua kapal tersebut berangkat dari Negara Bagian Rakhine dengan membawa warga yang melarikan diri dari konflik, penganiayaan, dan memburuknya kondisi kemanusiaan, termasuk sebagian pengungsi yang sebelumnya tinggal di kamp-kamp di Bangladesh.
