Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan belum ada pembahasan terkait rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi maupun pembahasan internal mengenai pelibatan personel Babinsa dalam skema tersebut.
“Belum ada wacana atau pembahasan ke arah sana,” kata Muhammad Nas, Senin (20/7/2026).
Sebelumnya, DJP menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026 yang mengubah pola pengawasan kepatuhan wajib pajak. Melalui aturan itu, DJP membangun jejaring informasi hingga tingkat desa dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri, untuk membantu memetakan potensi perpajakan di lapangan.
Selain membangun jejaring informasi, DJP juga akan menggunakan berbagai metode lain dalam pengawasan, seperti penyisiran lapangan (canvassing), kunjungan langsung, teknologi remote sensing, web scraping, penelusuran media, analisis data, hingga kerja sama melalui taxation partnership.
“Kegiatan pengawasan dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, seperti visitasi, penyisiran (canvassing), pengamatan langsung, pembangunan jejaring informasi (melalui Bintara Pembina Desa/Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), penilaian dengan teknologi remote sensing, web scraping, … serta berbagai cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum,” demikian bunyi SE-8/PJ/2026.
Surat edaran tersebut juga mengubah mekanisme pengumpulan data di lingkungan DJP. Jika sebelumnya tugas itu lebih banyak dijalankan oleh Account Representative (AR), kini seluruh pegawai DJP dapat melakukan pengumpulan data, baik melalui kegiatan lapangan maupun nonlapangan. Data yang dihimpun mencakup informasi mengenai penghasilan, biaya, harta, serta utang atau kewajiban wajib pajak.










