Generasi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membawa tiga orang yang diduga terlibat pembakaran lahan di Riau ke Jakarta untuk menjalani pendalaman hukum. Ketiganya disebut berpura-pura memancing, padahal polisi menduga mereka hendak membakar lahan.
Perintah tersebut disampaikan Prabowo setelah mendapat laporan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Senin (24/8/2026).
“Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri. Kita dalami,” kata Prabowo dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Herry sebelumnya menjelaskan polisi menemukan dua atau tiga orang di lokasi yang tidak memiliki kebun. Ketika diperiksa, mereka mengaku berada di sana untuk memancing. Namun, menurut Herry, tidak terdapat lokasi untuk memancing di tempat tersebut.
“Padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing,” kata Herry.
Prabowo kemudian meminta Badan Intelijen Negara (BIN) turut dilibatkan dalam pendalaman terhadap ketiga orang tersebut. Herry menyatakan siap menjalankan perintah tersebut.
Kapolda Riau juga melaporkan penanganan perkara karhutla di wilayahnya sejak 2025 hingga 2026. Polisi telah memproses 94 kasus dengan 106 tersangka.
Khusus sepanjang Januari hingga 24 Agustus 2026, terdapat 33 laporan polisi dengan 36 tersangka. Luas lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 806,57 hektare.
Herry mengatakan seluruh karhutla yang ditangani di Riau disebabkan faktor manusia, baik karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan.
“Semuanya dari manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja,” ujar Herry.
Polisi juga memasang 513 plang peringatan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Penanaman di lahan bekas terbakar dilarang karena polisi menemukan dugaan modus pembakaran yang melibatkan petani atau masyarakat kecil untuk kepentingan perusahaan.
Prabowo kemudian menanyakan apakah polisi menemukan indikasi korporasi yang memerintahkan pembakaran tersebut. Herry mengatakan hingga saat ini belum menemukan bukti atau indikasi ke arah korporasi dalam kasus yang dilaporkannya.
“Tapi beberapa tersangka 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak mempunyai kebun di situ, dua atau tiga orang,” kata Herry.
Herry juga melaporkan terdapat lima korporasi yang pada 2025 dikenai penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi sejumlah kewajiban pencegahan karhutla.
Perusahaan-perusahaan tersebut disebut memiliki kewajiban menyediakan menara pantau serta tim reaksi cepat apabila muncul titik api di wilayahnya. Herry menyebut kelima perusahaan itu telah melakukan perbaikan, tetapi statusnya masih status quo dan izin mereka belum dicabut.
Prabowo meminta nama kelima korporasi tersebut dilaporkan kepadanya untuk didalami di Jakarta.
“Aku minta nama korporasi itu ya,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan izin perusahaan yang tidak menjaga lingkungan dapat dicabut.
“Iya, nanti kita dalami lagi di Jakarta, ya. Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga, itu kita cabut,” tegasnya.
Menurut Prabowo, hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat sekaligus sumber kehidupan perusahaan sehingga tidak boleh dieksploitasi tanpa upaya pencegahan.
“Sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Enggak boleh dia seenaknya dia tidak mencegah,” ucap Prabowo.
