Generasi.co, Jakarta – Istana membantah narasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha Haji Isam untuk memimpin pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada penunjukan Haji Isam untuk memimpin penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah justru telah membagi tugas penanganan karhutla kepada sejumlah pejabat setingkat menteri berdasarkan wilayah terdampak.
“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” ujar Prasetyo saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Prasetyo mengatakan pejabat yang ditunjuk bertugas mengoordinasikan penanganan di wilayah Kalimantan yang telah dibagi pemerintah pusat.
“Kita pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah,” katanya.
Ia menyebut sejumlah pejabat yang ditunjuk Prabowo antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta KSAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak.
“Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah,” ucap Prasetyo.
Menurut Prasetyo, pembagian wilayah tersebut bukan berarti pejabat yang ditunjuk hanya bertanggung jawab terhadap wilayah masing-masing. Pembagian tugas dilakukan untuk mempercepat koordinasi penanganan karhutla.
“Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain loh ya nanti. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasinya kita percepat gitu penanganan,” imbuhnya.
Prasetyo juga menanggapi viralnya narasi mengenai penunjukan Haji Isam. Ia mempertanyakan sumber awal isu tersebut dan mengingatkan bahwa informasi yang menjadi tren di media sosial tidak otomatis benar.
“Media sosial kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar, itu yang jadi masalah,” kata Prasetyo.
Di tengah penanganan karhutla, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan upaya pemadaman dapat melibatkan berbagai pihak yang dinilai mampu, termasuk perusahaan sawit dan tambang.
“Kalau untuk penanggulangan kebakaran ini kan bukan hanya pemerintah ya, semua stakeholder yang dianggap mampu,” ujar Tito.
Ia mengatakan perusahaan sawit dan tambang juga terdampak kebakaran sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam penanggulangan karhutla.
“Termasuk perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan tambang, kan semua terdampak, jadi boleh saja masyarakat untuk ikut berpartisipasi,” sambungnya.
Penanganan karhutla saat ini menghadapi kendala di lapangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sumber air mulai menyusut dan jaraknya semakin jauh dari titik api di enam provinsi prioritas.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi tersebut menyulitkan operasi pemadaman melalui jalur darat maupun udara.
“Kendala di lapangan untuk operasi darat tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api,” kata Berton dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).
Untuk operasi udara, sumber air yang digunakan untuk pengambilan air melalui bucket water bombing juga mulai menyusut. Jarak sumber air dengan titik kebakaran semakin jauh.
“Untuk operasi udara, sumber air untuk pengambilan air dari bucket water bombing mulai surut dan semakin jauh dari fire spot,” ujarnya.
Selain sumber air, angin kencang di sekitar titik kebakaran juga menyulitkan operasi pemadaman menggunakan helikopter. Kondisi jarak pandang yang terbatas turut menjadi kendala.
“Angin di sekitar fire spot bertiup kencang sehingga menyulitkan untuk manuver helikopter. Kondisi jarak pandang yang terbatas,” kata Berton.
BNPB mengoptimalkan operasi darat dan udara di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Operasi dilakukan melalui Satgas Darat dan Satgas Udara, termasuk patroli udara, water bombing, serta operasi modifikasi cuaca (OMC) sesuai kondisi meteorologis dan kebutuhan di lapangan.
Berton menegaskan water bombing bukan operasi utama dalam penanganan karhutla, melainkan untuk mendukung operasi darat.
“Heli water bombing bukan merupakan operasi utama, hanya merupakan pendukung operasi darat,” katanya.
