Generasi.co, Jakarta – Nama Helmi Nugraha Hakim tercantum dalam laporan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (FISU) mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang disebut direkrut ke dalam militer Rusia.
Dalam dokumen tersebut, Helmi tercatat bersama tujuh WNI lainnya. Ia disebut lahir pada 27 Januari 1983 dan dikaitkan dengan dokumen bernomor C8618662.
Dokumen migrasi Rusia yang dipublikasikan mencatat Helmi masuk ke Rusia pada 25 September 2025. Kartu tersebut mencantumkan periode tinggal hingga 10 Oktober 2025 dan memuat keterangan “Виза отсутствует” yang berarti tidak memiliki visa.
Helmi bukan sosok yang asing di lingkungan aktivis dan politik Aceh. Ia dikenal setelah aktif dalam kegiatan politik dan organisasi masyarakat sipil di provinsi tersebut, meski lahir dan besar di Bandung.
Ayah Helmi berasal dari Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sedangkan ibunya berasal dari Bandung. Ia menempuh pendidikan tinggi di Bandung dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional.
Setelah berada di Aceh, Helmi bergabung dengan Partai SIRA sebelum kemudian berpindah ke PDIP Aceh. Seorang mantan rekan sejawatnya di kalangan aktivis menggambarkan Helmi sebagai sosok yang teguh dengan gagasannya.
“Kalau sudah punya gagasan, dia cukup teguh dengan pendiriannya,” kata sumber tersebut yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sumber yang sama menyebut pemikiran politik Helmi tergolong radikal dalam arti memiliki gagasan yang berbeda dari kebanyakan orang, bukan dalam konteks kekerasan.
“Dia punya pemikiran sendiri. Kadang gagasannya tidak seperti kebanyakan orang, agak radikal,” ujarnya.
Di Aceh, Helmi disebut tidak menjalani kehidupan sebagai politisi yang mapan. Ia pernah berjualan dan mengerjakan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Dia memang gigih. Apa saja dikerjakan,” kata seorang yang mengenalnya.
Di luar aktivitas politik, Helmi juga aktif dalam sejumlah organisasi. Pada 2022, ia tercatat sebagai Ketua Koperasi HKTI Tani Makmur Sejahtera (TAMARA) Aceh.
Pada tahun yang sama, nama Helmi muncul dalam pemberitaan media Rusia RIA Novosti terkait pertemuan asosiasi petani Indonesia dengan Perwakilan Dagang Rusia di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Helmi membahas peluang kerja sama teknis Indonesia-Rusia di bidang pertanian.
Hubungan tersebut berlanjut pada awal 2023 ketika koperasi yang dipimpinnya dipercaya menyalurkan bantuan warga Rusia kepada anak yatim di Aceh melalui Russian House Indonesia.
Pada 2024, Helmi kembali terlibat dalam kegiatan yang melibatkan Russian House Indonesia. Ia disebut menjadi fasilitator kerja sama antara lembaga tersebut dan Universitas Malikussaleh.
Namun, belum ada bukti yang menunjukkan aktivitas Helmi dalam kerja sama pertanian maupun kegiatan dengan Russian House Indonesia berkaitan dengan keterlibatannya dalam militer Rusia.
Keterangan mengenai rencana Helmi ke Rusia justru datang dari lingkungan pertemanannya. Sejumlah rekannya menyebut Helmi pernah mengatakan tengah mengerjakan sebuah proyek kerja sama dan mempertimbangkan pergi ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran apabila proyek tersebut gagal.
“Dia pernah bilang soal Rusia. Katanya sedang ada proyek kerja sama. Kalau gagal, kemungkinan dia ke Rusia menjadi tentara bayaran,” ujar salah seorang sumber.
Keterangan lain menyebut Helmi termasuk orang yang relatif awal berangkat ke Rusia, diperkirakan sekitar periode keberangkatan Satria Arta Kumbara. Namun, dokumen migrasi yang dipublikasikan mencatat tanggal kedatangannya pada 25 September 2025.
Beredar informasi bahwa Helmi sempat gagal bergabung dengan militer Rusia. Kondisi fisiknya disebut menjadi salah satu kendala karena Helmi tidak memiliki latar belakang militer.
Helmi kemudian disebut menghubungi koneksinya di Rusia yang membantunya mendapatkan jalan untuk bergabung.
Nasib Helmi setelah berada di Rusia hingga kini belum diketahui secara pasti. Sebagian rekannya menyebut ia kemungkinan telah tewas dalam pertempuran di garis depan. Namun, sebagian lainnya meyakini Helmi masih hidup dan kemungkinan memiliki cara untuk menyelamatkan diri atau menghindari situasi berbahaya.
Penelusuran terhadap akun Instagram milik Helmi juga belum memberikan petunjuk mengenai keberadaannya. Aktivitas terakhir yang terlihat tercatat pada 2 Desember 2024, sebelum Helmi diketahui masuk ke Rusia pada September 2025.
Hingga kini belum ditemukan informasi yang memastikan apakah Helmi masih hidup atau telah tewas dalam konflik Rusia-Ukraina.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan masih melakukan verifikasi terhadap informasi mengenai delapan WNI yang disebut direkrut ke militer Rusia.
Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah memantau informasi tersebut melalui Perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui Perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait,” kata Yvonne dalam keterangan resmi, Senin (31/8/2026).
Menurut Yvonne, identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan delapan WNI yang disebut dalam laporan tersebut masih perlu dipastikan.
Kemlu juga menyatakan Indonesia memiliki ketentuan hukum mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensi terhadap status kewarganegaraan. Ketentuan tersebut baru dapat diterapkan setelah informasi dan data terverifikasi sesuai prosedur hukum.
“Apabila keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing dimaksud terverifikasi, hal tersebut merupakan tindakan individual dan tidak merepresentasikan kebijakan maupun posisi Pemerintah Indonesia,” ujar Yvonne.
Pemerintah juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.
Jika terdapat WNI yang menjadi korban, Kemlu menyatakan akan mengambil langkah perlindungan sesuai ketentuan hukum. Pemerintah juga mengimbau WNI berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik atau pekerjaan yang berpotensi melibatkan mereka dalam kegiatan militer negara asing.
Sementara itu, pemerintah Indonesia tetap mendorong penyelesaian damai konflik Rusia-Ukraina serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.
