Generasi.co, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin usaha lima perusahaan di Kalimantan terkait penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total luas konsesi kelima perusahaan tersebut mencapai 92.464 hektare.
Raja Juli mengatakan pencabutan izin dilakukan karena perusahaan dinilai melanggar kewajiban yang melekat pada izin pengelolaan kawasan hutan, termasuk kewajiban menjaga kawasan dari karhutla.
“Namun sekali lagi karena mereka mengabaikan, tidak peduli dengan hal itu, maka hari ini lima tersebut saya cabut,” kata Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Kelima perusahaan tersebut adalah PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi sekitar 29.140 hektare; PT Prima Multi Buana di Banjar, Kalimantan Selatan, seluas 11.882 hektare; dan PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau, Kalimantan Tengah, seluas 3.812 hektare.
Berikutnya PT Grace Putri Perdana di Lamandau, Sukamara dan Ketapang dengan luas konsesi 28.990 hektare serta PT Babugus Wahana Lestari di Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 18.640 hektare.
Dari lima konsesi tersebut, area yang terbakar mencapai total 1.169,13 hektare. Rinciannya, PT Wana Lestari Jaya seluas 47,84 hektare, PT Prima Multi Buana 18,20 hektare, PT Pancaran Wana Nusa 497 hektare, PT Grace Putri Perdana 374,99 hektare, dan PT Babugus Wahana Lestari 231,10 hektare.
Raja Juli menegaskan pemegang konsesi atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memiliki kewajiban menjaga kawasan serta memenuhi seluruh kewajiban yang melekat pada izin yang diberikan.
Ia mengatakan pencabutan izin tersebut merupakan bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Ini bagian dari perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto), penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tidak hanya tajam pada yang kecil, tapi juga tajam ke atas,” ujarnya.
Raja Juli berharap pencabutan izin tersebut menjadi efek jera bagi perusahaan lain yang berada di bawah Kementerian Kehutanan agar tidak melakukan pembakaran maupun pembiaran terhadap karhutla.
“Oleh karena itu, sekali lagi berharap ini juga menjadi efek jera terhadap seluruh perusahaan yang lain yang berada di bawah Kementerian Kehutanan agar tidak melakukan pembakaran, pembiaran,” katanya.










