Generasi.co, JAKARTA – Pemerintah memprioritaskan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih memproses dan memvalidasi data calon penerima bantuan yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pekerja dengan penghasilan di bawah batas tersebut menjadi sasaran BSU tahun ini.
“BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diproses di Kemenaker,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan data awal calon penerima yang ditarik dari BPJS Ketenagakerjaan masih harus melalui proses pembersihan, verifikasi, dan validasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
“Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” kata Yassierli di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan data calon penerima telah sesuai sebelum pemerintah menetapkan daftar penerima BSU 2026.
Perbedaan BSU dan Insentif PPh 21
Pemerintah juga menyiapkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi kelompok pekerja dengan batas penghasilan berbeda.
Berbeda dengan BSU yang diprioritaskan untuk pekerja bergaji di bawah Rp3 juta, insentif PPh Pasal 21 DTP menyasar sekitar 13 juta pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
Insentif pajak tersebut terutama ditujukan bagi pekerja di sektor padat karya, seperti industri tekstil, alas kaki, furnitur, industri kulit, hingga pariwisata.
Pemerintah membagi kedua program tersebut berdasarkan kelompok sasaran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada pekerja berpenghasilan rendah maupun kelas menengah.
Pekerja dapat memantau informasi mengenai BSU melalui kanal resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.
